Merdeka.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tersangka dalam kasus mafia tanah di Cipayung, Jakarta Timur. Tersangka baru berinisial HH. Tersangka HH pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

"Tersangka melaksanakan pembebasan lahan di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, dalam siaran pers yang diterima, Minggu (19/6).

Pembebasan lahan dilaksanakan tanpa adanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Peta Informasi Rencana Kota dari Dinas Tata Kota, Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan tanpa adanya persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Tersangka HH juga memberikan Resume Penilaian Properti (Resume Hasil Apraisal) terhadap 9 bidang tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dari KJPP kepada tersangka LD selaku Notaris sebelum hari pelaksanaan musyawarah atau negosiasi harga dengan warga pemilik lahan. Sehingga data tersebut dipergunakan tersangka LD untuk melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9 bidang tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

Pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1.600.000 per meter. Sedangkan harga yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2.700.000 per meter.

Sehingga, total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp46.499.550.000. Sedangkan total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp28.729.340.317.

"Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati tersangka LD dan para pihak sebesar Rp17.770.209.683," ujarnya.

Tersangka HH dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengajukan permohonan pencegahan keluar negeri terhadap lima orang atas dugaan kasus mafia tanah Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini berkaitan dengan korupsi lahan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018.

"Telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait dengan Penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/6).

Reda mengatakan lima orang yang dicekal ini berinisial, JFR, PWN, HSW, HH, hingga LDS. Permohonan pencegahan telah diajukan pada Selasa, 24 Mei 2022.

"Bahwa alasan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan," katanya.