Merdeka.com - Pemerintah memang bersikap terus memerangi korupsi dan berbagai jenisnya. Namun, kenyataannya, penegak hukum di daerah terseok-seok menuntaskan penyidikan perkara itu karena terbentur anggaran.

Seperti dialami Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat. Mereka mengeluhkan kecilnya anggaran diberikan pemerintah pusat buat pengungkapan kasus korupsi. Hal itu menjadi kendala ketika mereka dihadapkan pada tuntutan gencar memerangi penyimpangan penggunaan duit negara.

"Bayangkan saja, untuk menyelesaikan satu kasus korupsi dari awal hingga akhir bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 125 juta per kasus," kata Kepala Kejati Sumbar, Widodo Supriyadi, di Padang, Senin (25/7).

Pemerintah pusat, lanjut Widodo, hanya mengalokasikan anggaran buat menyelesaikan dua kasus korupsi dalam satu tahun buat Kejati. Sedangkan pada tingkat Kejaksaan Negeri hanya satu kasus. Lebih miris lagi pada tingkat cabang malah tidak ada dana buat mengusut perkara rasuah.

"Ini menjadi persoalan vital dalam penanganan kasus korupsi, dan tidak mungkin kita meminta bantuan dana dari pihak ketiga," ujar Widodo.

Menurut Widodo, kondisi ini menyebabkan penyelesaian kasus korupsi sering tersendat, bahkan tidak berjalan sesuai aturan. Alhasil, lanjut dia, mereka mesti memilah perkara rasuah layak diajukan ke meja hijau. Dia mengklaim, meski anggaran minim, tetapi para jaksa kebal dari sogokan.

"Tidak akan terjadi kasus yang tidak pantas naik menjadi naik, atau kasus yang pantas naik malah ditutup. Tidak ada lagi jaksa yang disuap," ucap Widodo, seperti dilansir dari Antara.

Widodo mengatakan, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam mengungkap sebuah kasus pidana khusus seperti korupsi harus melalui proses panjang. Hal itu juga butuh usaha dan biaya tidak sedikit. Dia pun membandingkan dengan fasilitas dan wewenang diperoleh KPK.

"Hal ini jelas berbeda dengan KPK yang memiliki kemampuan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Mereka menangkap tersangka dahulu baru melakukan penyelidikan, meskipun kita yang akan melakukan penuntutan," lanjut Widodo.

Meski begitu, Widodo menjanjikan tidak bakal mengulur penuntasan perkara rasuah di Sumatera Barat.

"Semua perkara yang telah lengkap sesuai aturan perundang-undangan harus naik ke pengadilan, dan saya pastikan tidak ada lagi seseorang menyandang status tersangka hingga bertahun-tahun, kecuali saya keluar dari Sumbar ini," ujar Widodo.