Kejati DKI ajukan naik banding atas vonis ringan OB Hendra

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ngotot mengajukan banding atas putusan penjara satu tahun terdakwa kasus videotron, Hendra Saputra. Menurut Kepala Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Waluyo, jaksa punya alasan berkeras mengajukan banding atas putusan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, akhir Agustus lalu.

"Alasan banding karena analisa yuridis tidak sama dengan jaksa penuntut umum, dan straf mat (masa hukuman)-nya kurang dari dua pertiga," tulis Waluyo melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Selasa (9/9).

Salah satu penasihat hukum Hendra, Ahmad Taufik, menyatakan siap meladeni permohonan banding jaksa diajukan pada Selasa pekan lalu. Dia berharap semoga dalam putusannya majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa jernih melihat fakta dalam perkara itu.

"Jaksa banding. Hendra juga banding. Sejam setelah jaksa," tulis Taufik melalui pesan singkat.

Namun, Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hatta, mengaku belum bisa memberikan keterangan soal kabar pengajuan banding atas kasus Hendra. "Saya lagi di Komisi Yudisial mengikuti seminar, besok saya konfirmasi ke panitia muda," tulis Hatta dalam pesan singkat.

Pada 27 Agustus lalu, majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menjatuhkan putusan pidana penjara selama satu tahun terhadap Direktur PT Imaji Media sekaligus pesuruh PT Rifuel, Hendra Saputra, dalam kasus korupsi pengadaan videotron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun anggaran 2012.

Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati menyatakan, pria tidak tamat sekolah dasar itu terbukti merugikan keuangan negara pada lembaga dipimpin Menteri Syarief Hasan sebesar Rp 4,78 miliar. Hakim Nani juga mengganjar Hendra pidana denda sebesar Rp 50 juta. Bila tidak dibayar, maka Hendra mesti menggantinya dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Hakim Nani menyatakan pertimbangan memberatkan Hendra adalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara hal-hal meringankan Hendra adalah mengakui perbuatan secara polos dan belum pernah dihukum, serta sopan selama persidangan.

Menurut Hakim Ketua Nani, Hendra terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer. Yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hakim Nani mengakui menjatuhkan putusan dengan menyimpangi aturan pasal 2 UU Tipikor. Alasannya Hendra adalah alat yang digunakan saksi Riefan Avrian. Hendra juga adalah korban yang diskenarionakan Riefan.

Dalam uraian fakta persidangan Hakim Ketua Nani menyatakan Hendra terbukti adalah Direktur PT Imaji Media yang juga bekerja sebagai pesuruh di PT Rifuel. Tugasnya adalah membersihkan kantor, menyetir, membelikan makanan, dan menyediakan minuman bagi karyawan dan tamu. Berdasarkan saksi Sarah Salamah, dia pernah meminjam KTP Hendra, dan Hendra tidak menanyakan untuk keperluan apa peminjaman itu.

Hakim Nani melanjutkan, Riefan menyadari terdakwa adalah pesuruh dan tidak lulus sekolah. Motivasi pendirian PT Imaji Media adalah mengikuti lelang pengadaan videotron di Kemenkop UKM RI. Hakim Ketua Nani juga menyatakan Hendra terbukti memperkaya orang lain dan korporasi. Yakni Riefan dan PT Rifuel.

Hendra juga terbukti merugikan keuangan negara. Rinciannya yakni persiapan dan pekerjaan konstruksi baja sebesar Rp 1,28 miliar, pemasangan sambungan listrik dari PLN ke layar LED videotron dua paket senilai Rp 1,2 miliar, biaya pengiriman dan pemasangan genset sebesar Rp 1,59 miliar, dan ongkos sewa gudang penyimpanan modul videotron dan genset sebesar Rp 700 juta.

Hendra juga mesti bertanggung jawab atas penggelembungan biaya sebesar Rp 2,69 miliar. Dengan rincian ongkos sewa gudang, pengadaan tangki bahan bakar kapasitas enam ribu liter, biaya pengadaan dan pengiriman genset, serta kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka videotron.

Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Nani menyelipkan pesan moral buat semua orang, supaya mengambil hikmah dari kasus ini. Menurut Hakim Ketua Nani, penjatuhan pidana terhadap Hendra dimaksudkan pula sebagai pembelajaran bagi orang lain. Khususnya orang-orang dengan posisi rawan dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi.

Hakim Nani juga tidak hanya menitipkan pesan kepada orang-orang rentan diperalat. Dia juga memperingatkan para pimpinan atau pihak memperalat orang-orang dianggap tidak mempunyai kemampuan intelektual cukup buat melakukan perbuatan hukum, dan menimbulkan akibat hukum tersebut, ternyata mampu mengungkap fakta hukum di persidangan.