Merdeka.com - Kabar menghebohkan kembali berembus dari kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Purwokerto kali ini sedang mengusut adanya dugaan kasus korupsi pengadaan alat pembelajaran jarak jauh senilai Rp 19 miliar.

Kali pertama kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat kepada KPK dan Polri dengan dugaan kasus korupsi pengadaan alat yang diduga mark up. "Kemudian diteruskan kepada Kejati Jawa Tengah, melalui Intelejen Kejati diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto, Abdul Rasyid, Selasa (22/7).

Pelimpahan kasus ini sudah dilakukan sejak 10 hari lalu. Dia menargetkan kasus ini akan meningkat pada tingkat selanjutnya usai lebaran. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Purwokerto, Hasan Nurodin Achmad mengatakan, proyek tersebut dibiayai oleh APBN 2012. "Ada dugaan penggelembungan nilai proyek," katanya.

Kejaksaan sendiri, sudah mendatangi Unsoed untuk melakukan klarifikasi dugaan kasus korupsi ini. Pihak kejaksaan, sudah meminta keterangan dari empat pejabat tinggi Unsoed. Dari keterangan tersebut, Kejari menduga ada pejabat dari rektor sebelumnya terlibat dalam kasus ini. "Masih dari rezim lama," katanya.

Kepala Kejari Purwokerto, Erwindu mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. "Juga kasus korupsi di Unsoed lainnya, apalagi kasus rektor sudah inkracht," katanya.

Sementara itu, Rektor Unsoed, Achmad Iqbal mengatakan, persoalan ini diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Dia mengaku tidak mengetahui detail adanya proyek tersebut. "Kasusnya kan tahun 2012, saya baru rektor dua bulan," ujarnya.

Saat ditanya tentang adanya keterlibatan bekas pejabat rektor sebelumnya yang terlibat kasus ini, Iqbal mengatakan Indonesia adalah negara hukum. "Kalau yang salah harus tetap bertanggung jawab, siapa pun itu. Kalau seandainya warga Unsoed, maka akan dibantu," ujarnya, saat dikonfirmasi kemungkinan Unsoed akan menurunkan tim advokasi untuk kasus ini.