Merdeka.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur melakukan penyelidikan kasus pengadaan 'whiteboard' interaktif pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tahun 2012. Diduga dalam proyek tersebut ada mark up atau penggelembungan harga sampai Rp 4 miliar dari total kontrak hampir Rp 9 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari PPU, Oktario mengatakan pengadaan papan tulis atau whiteboard tersebut dilaksanakan pada 2012 dengan anggaran Rp 10 miliar dan merupakan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

"Pada saat dilakukan pelelangan, kontraknya hampir Rp 9 miliar," ungkap Oktario seperti dikutip dari Antara, Senin (20/5).

Namun dalam penyelidikan yang dilakukan, lanjut Oktario, tim penyidik menemukan adanya dugaan penggelembungan harga atau mark up, karena dalam penyelidikan ditemukan pembelian hanya Rp 4,2 miliar untuk 130 whiteboard.

Dengan itu pun harga per unit whiteboard mencapai Rp 32 juta. "Dengan adanya temuan ini, maka penggelembungan harga diduga mencapai Rp 4 miliar," ujarnya.

Oktario menjelaskan, penyusunan HVS atau harga dasar dalam pengadaan tersebut, sudah terlihat bahwa mereka mau melakukan mark up.

"Jadi HVS yang mereka susun sejak awal sudah salah. Di situ mereka melakukan 'mark up' dan nilainya sangat besar, lebih besar dari pada harga barang," tegasnya.

Oktario menyatakan, jumlah 'whiteboard' mencapai 130 unit dan pengadaan tersebut, diperuntukkan untuk 130 sekolah mulai tingkat SD sampai SMA/SMK/MA yang berada di wilayah PPU.

Selain melakukan mark up, dalam pengadaan whiteboard juga ada indikasi untuk menentukan salah satu pemenang dalam melaksanakan pengadaannya.

Namun, pihak Kejari belum bisa memastikan kapan akan dilakukan penetapan tersangka, karena sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan. Namun dari data-data yang diterima, sudah bisa diketahui siapa yang bisa ditetapkan tersangka nantinya.

"Kalau calon tersangka jelas sudah ada. Tapi kami belum mau ungkap dulu karena masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kami tidak mau nanti mereka menjadi resah, ketika sudah mengetahui dirinya sudah menjadi tersangka. Yang jelas kasus pengadaan 'whiteboard' ini pasti ada tersangka, tapi kapan penetapannya masih menunggu waktu yang tepat," jelas Oktario.

Selain itu, lanjutnya, tim penyidik juga masih memerlukan beberapa bukti untuk meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ada beberapa saksi yang sudah menjalani pemeriksaan termasuk pejabat di Disdikpora.

"Masih ada pejabat yang akan kami jadwalkan untuk diperiksa," ucap Oktario.

Selain kasus pengadaan whiteboard, tambahnya, ada beberapa kasus pengadaan lain yang juga dalam tahap penyelidikan, namun belum bisa mengungkapkan kasus-kasus yang dimaksud, karena masih dalam tahap mengumpulkan bukti-bukti.

"Kalau sudah ada tersangka kami akan melakukan ekspos di media," kata Oktario.