Merdeka.com - Para koruptor di Indonesia selama ini memiliki menyimpan aset mereka di luar negeri. Namun, ketika mereka terjerat korupsi, penegak hukum di Indonesia kesulitan untuk mengejar aset para koruptor yang berada di luar negeri.

"Ibaratnya, aset koruptor itu seperti mobil Ferrari sedangkan sistem hukum kita kaya mobil tua. Jadi kalau dikejar, mobil tua mana sanggup ngejar Ferrari," ujar Dosen Hukum Universitas Indonesia, Paku Utama saat diskusi 'Evaluasi Perburuan Koruptor dan Asset Recovery di Luar Negeri', di Bakoel Coffie Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Paku menjelaskan institusi yang harus mendapatkan alat bukti koruptor di negara asing adalah Central Authority (CA) seperti Kejaksaan, Polri, KPK, Hakim dan lain-lain. Namun, karena CA Indonesia di bawah naungan Kemenkum HAM, seringkali terjebak dengan sistem perundang-undangan.

"80 Persen negara di dunia berada di bawah Ministri of Justice," katanya.

Selain itu rumitnya permasalah surat-menyurat juga menjadi kendala utama. Contohnya, pernah diajukan pengecekan aset Gayus Tambunan , namun respon yang diberikan lambat dan bertele-tele.

"Jadi harus ada evaluasi peraturan perundang-undangan dan pejabat instansi lain untuk memperkuat CA. Agar sistem hukum yang seperti mobil tua bisa menjadi Lamborghini," tuturnya.