Merdeka.com - Kriminolog dari Universitas Indonesia Ferdinand Andi Lolo menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia belum efektif memulihkan aset yang disikat para koruptor yang vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini ditegaskannya menyikapi besarnya kerugian negara dari 1.365 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde dari rentang waktu 2001 hingga saat ini mencapai Rp168,19 triliun, namun uang yang berpotensi kembali ke negara hanya Rp15,09 triliun atau sekitar 8,97 persen.

"Minimnya pengembalian kas negara ini, sejatinya dapat diselesaikan lewat Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan Agung. Sayangnya, PPA sudah dikerdilkan atas kontrol barang. Harus diakui, kalau tidak ada PPA, kontrol atas barang sulit dilakukan dan ini berpotensi 'dimainkan' oleh oknum penyidik," kata Ferdinand, Rabu (29/7).

Dijelaskan, sistem yang ada di PPA sebenarnya sudah memenuhi transparansi dan akuntanbilitas publik. Dimana aset yang disita dimasukkan ke dalam situs dan publik ‎bisa mengakses.

"Potensi korupsi yang akan dilakukan penyidik jadi tidak ada sama sekali. Karena ketika penyidik menyita 10 kemudian mengatakan 5, publik bisa bertanya dalam situs PPA. Semua untuk mengurangi penggelapan. Kalau tidak ada PPA, dampaknya kemungkinan terjadinya double corruption," ‎ungkapnya.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Rimawan Pradiptyo, mengatakan jika nilai korupsi sebesar Rp 168,19 triliun dan hukuman finansialnya hanya Rp 15,09 triliun, maka ada Rp 153,1 triliun yang sudah pasti tidak dikembalikan oleh para koruptor.

"Dengan kata lain para pembayar pajak Indonesia telah menyubsidikan para koruptor. Uang Rp15,09 triliun itu pun sebenernya belum benar-benar masuk ke kantong pemerintah karena baru berupa hukuman financial. Artinya masih ada tahapan eksekusi oleh pihak kejaksaan untuk merealisasikannya," kata Rimawan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam Kurun 2004-2014, lanjutnya, piutang uang pengganti kerugian Negara yang belum disetorkan kejaksaan terus terakumulasi dari tahun ke tahun.

"Pada akhir tahun 2004, total piutang uang pengganti yang belum disetor sebesar Rp 6,66 triliun. Setiap tahun jumlahnya terus meningkat hingga mencapai Rp 13,14 triliun pada akhir 2013. Artinya, banyak piutang yang sudah bertahun-tahun tidak disetor ke kas Negara. Padahal, seharusnya, hukuman financial yang telah inkracht van gewijsde harus segera di eksekusi dan disetor ke kas Negara," pungkasnya.