Merdeka.com - Kejaksaan Agung sampai saat ini masih melakukan proses hukum dan penelitian terkait 5 orang anggota legislatif yang belum dilantik karena berurusan dengan hukum.

Ke lima anggota legislatif yang belum dilantik itu adalah; Idham Samawi (PDIP), Herdian Koosnadi (PDIP), Jimmi Damianus Idjie (PDIP), Jero Wacik (Partai Demokrat), Iqbal Wibisono (Partai Golkar).

Selain itu ada juga dua anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang ditunda dilantik karena terjerat kasus korupsi, yakni Chaidir Jafar dari Papua Barat dan Zulkarnain Karim dari Bangka Belitung.

"Itu akan kita lakukan proses hukum dan penelitian yah," tegas Jaksa Agung RI HM Prasetyo usai menghadiri acara sepeda santai dalam rangka Hari Anti Korupsi di halaman Kejati Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Minggu (7/12).

Untuk melakukan proses hukum kelima anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi tersebut, Prasetyo akan menanyakan progres report penyidikan di Kejari masing-masing daerah. Termasuk proses hukum terhadap anggota legislatif dari PDIP Idham Samawi yang proses hukumnya ada di DIY.

"Apalagi itu khan (proses hukumnya) tempatnya di Bantul yah. Akan kita tanyakan ke Kajati DIY yah seperti apa prosesnya sekarang. Itu semua akan kita lakukan pencermatan yah," ungkapnya.

Yang pasti, Prasetyo menegaskan, ketika anggota legislatif tersandung kasus hukum maka harus ditunda pelantikannya.

"Ndak juga. KPU lah yang pasti memang ketika seorang caleg atau anggota legislatif terpilih sebelum dilantik ternyata bersinggungan dan terlibat proses hukum maka seharusnya KPU menangguhkan lebih dahulu," ungkapnya.

Prasetyo menerangkan, Kejaksaan Agung akan mencermati dan melakukan pemantauan supaya proses hukum bagi kelima anggota legislatif yang tertunda dilantik berjalan dengan baik. Untuk proses pergantian mereka akan diserahkan pada KPU yang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam memberikan data status hukum dari anggota legislatif tersebut.

"Dan untuk penggantian itu semua menjadi hak partai politik yang bersangkutan. Kita akan koordinasi juga. KPU pasti akan menanyakan ke kita bagaimana data-datanya ke kita juga. Kita akan berikan data-datanya yang bersangkutan seperti apa. Kalau sedang dalam proses kita akan katakan dalam proses," paparnya.

Soal teknis, Prasetyo dari partainya masing-masing, untuk proses pergantiannya tergantung dari langkah-langkah administratif partainya.

"Akhirnya terpulang pada partai politik si pengusungnya. Caleg dari partai politik apa? Nanti mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri. Diganti, atau ditahan sampai menunggu keputusan, kita nggak tahu. Terserah partainya," pungkasnya.