Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara kasus korporasi pembakaran hutan dan lahan ke Mabes Polri. Pengembalian berkas dilakukan lantaran berkas dianggap tidak memenuhi unsur formil dan materil.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad mengatakan pihaknya telah menelaah berkas perkara dan dapat dipastikan belum lengkap.

"Ada yang dikembalikan ke Mabes Polri, pastinya belum semua dari SPDP yang diterima Kejagung, sudah berupa berkas," kata Noor Rachmad di Kejagung, Jakarta, Senin (30/11).

Noor Rachmad menuturkan untuk mempercepat proses perampungan berkas perkara, Kejagung akan mengirim tim ke sejumlah daerah untuk melakukan supervisi. Namun saat disinggung berkas tersangka siapa yang dikembalikan dia mengaku lupa.

"Saya lupa berkas korporasi yang dikembalikan ke Mabes Polri," tandasnya.

Sampai saat ini, Kejaksaan sudah menerima 51 SPDP dari kepolisian. Selain tiga SPDP dari Mabes Polri, Kejaksaan juga telah menerima 10 SPDP dari Polda Kalteng, 13 SPDP dari Polda Kalbar, dua SPDP dari Polda Kaltim, 15 SPDP dari Polda Sumsel dan delapan SPDP dari Polda Jambi.