Kejagung beri sinyal buka kembali kasus Bank Bali

Merdeka.com - Kejaksaan Agung memberi sinyal membuka kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang terjadi pada 1999. Terhitung sejak Tahun 2011, kasus tersebut mangkrak di Kejaksaan Agung.

"Nanti kita proses lebih lanjut," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, R Widyo Pramono di Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (19/12).

Peluang dibuka kembali perkara yang merugikan negara sebesar Rp 904,64 miliar tersebut tergantung hasil sidang gugatan praperadilan yang dilakukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Diketahui, kedua organisasi masyarakat itu mengajukan gugatan tersebut mendesak Kejaksaan Agung membuka kembali kasus Cessie Bank Bank Bali yang diduga melibatkan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto dan mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima yang kini menjabat sebagai Ketua DPR, Setya Novanto.

"Biar proses gugatan biar berjalan dulu nanti perkembangannya seperti apa tunggu proses selanjutnya," katanya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang terjadi pada 1999 ditangani pihak Kejaksaan Agung sejak 2001 silam.

Dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp 904,64 miliar tersebut menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pande N Lubis, pemilik Bank Bali Rudi Ramli dan mantan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra sebagai tersangka. Namun sejak Tahun 2011 kasus tersebut mangkrak di Kejaksaan Agung.

Padahal dalam dakwaan Djoko S Chandra disebut beberapa nama lainnya yang belum diproses hingga kini seperti mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto dan mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima yang kini menjabat sebagai Ketua DPR, Setya Novanto. Djoko sendiri saat ini menjadi buronan negara setelah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

Pada persidangan perdana Jumat (26/11) lalu, mejelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat membuka persidangan yang diajukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Namun, karena hanya tergugat dari Kejaksaan yang menghadiri, sidang pun terpaksa ditunda hingga 2 pekan, yakni tanggal 10 Desember mendatang.

Hal serupa terjadi dalam sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada Kamis (18/12) kemarin. Lantaran dari pihak kejaksaan sedang rapat di Mahkamah Agung (MA) sehingga sidang ditunda hingga Rabu (7/1) mendatang.