Merdeka.com - Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mengancam akan menyita gedung Indosat jika perusahaan itu tidak melunasi hutangnya sebesar Rp 1,3 triliun. Penyitaan itu terkait kasus korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 gigahertz atau 3G.

"Gedungnya kita rampas sebagai jaminan. Putusannya harus kita laksanakan, 1 tahun itu," kata Kepala Sub Bidang Tindak Pidana Korupsi Sarjono Turin, di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).

Jangka waktu 1 tahun itu diberikan lantaran jumlahnya cukup besar mencapai triliunan rupiah. Padahal seharusnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) memberi waktu 1 bulan sesuai dengan surat putusan Nomor 787K/PID.SUS/2014 Tanggal 10 Juli 2014 dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT IM2 Indar Atman.

"Iya, seharusnya hanya 30 hari. Tapi karena ini nilainya besar maka 1 tahun, kasasi (MA) nya begitu. Artinya, setelah 1 tahun ini tidak membayar denda maka akan dirampas asetnya. Itu kan bunyi putusan dari MA begitu. Jaksa selaku eksekutor, harus begitu," ujarnya.

Disinggung soal bagaimana saham milik pemerintah yang berada di perusahaan operator seluler tersebut, Sarjono menuturkan hal itu dapat dikoordinasikan melalui mediasi. Sebab, jaksa selaku eksekutor hanya melaksanakan undang-undang.

"Nanti diadakan lah namanya mediasi. Lah, kan nanti uangnya dikembalikan juga ke negara. Tapi tetap kewajiban UU-nya harus mengganti uang kerugian itu," imbuh Sarjono.