Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi Supersemar yang menyeret nama mantan Presiden Soeharto. Terdapat kesalahan penulisan jumlah nominal dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara itu.

"Kita sedang telaah kesalahannya, kemudian kita sampaikan ke MA. Karena ini masalah perdata, kita bisa PK," ujar Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Menurut Basrief, kesalahan tersebut fatal, karena beda satu angka saja dalam jumlah maka hasilnya sudah pasti berbeda.

"Masalah nominal. Sebab nominal keliru dalam mencantumkan nominal. Ini fatal. Jika ada tambahan angka tiga nol di belakang, jumlahnya berbeda. Tetapi perkaliannya betul," ungkap Basrief.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan sudah menerima putusan Mahkamah Agung terkait Yayasan Supersemar yang bersalah dan harus membayar ganti rugi senilai Rp 3,07 triliun. Yayasan Supersemar bergerak di bidang bea siswa dan didirikan oleh mantan Presiden Soeharto.

Namun, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan ada kekeliruan dalam putusan tersebut. "Putusan sudah diterima, setelah dipelajari, amar putusannya ada yang keliru. Kelirunya pada penyebutan jumlah nominal yang akan kita tagih," ujar Basrief di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).

Pihaknya mengaku sedang menelaah kesalahan nominal tersebut. Kejaksaan menyerahkan masalah tersebut kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

"Ini sedang kami telaah, nanti dari Datun, apakah kita ajukan Peninjauan Kembali atau gimana," jelas Basrief.