Merdeka.com - Kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, tepatnya di wilayah selatan Provinsi Papua masih rawan aksi pencurian ikan. Sebabnya adalah letak pos jaga perbatasan jauh dari titik batas.

"Kami dari sisi perbatasan. Memang di titik batasnya langsung itu memang ada pos lintas batas di Distrik Torasi, Kabupaten Merauke. Pos lintas batas yang ada di sana itu jauh dari titik di mana masyarakat kedua negara melakukan transaksi," kata Kepala Badan Perbatasan dan kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana D Wanggai, di Jayapura, seperti dilansir dari Antara, Jumat (24/4).

Pos lintas batas yang ada di Kabupaten Merauke, sambung Suzana, berada di Kampung Kondo dan jaraknya jauh dari titik batas laut RI-PNG. Menurut dia, pihaknya telah meminta pemerintah pusat memperhatikan hal itu.

"Ini yang beberapa kali kami telah minta untuk ditinjau kembali letak pos lintas batas. Di Torasi ini hanya ada Pamtas dan kemudian anggota TNI AL," ujar Suzana.

Dikatakan Suzana, kekayaan alam di wilayah itu, terutama potensi lautnya, tergolong besar sehingga rawan akan munculnya masalah di titik perbatasan kedua negara.

"Potensi alam di kawasan selatan sangat besar sehingga memiliki kemungkinan untuk memicu konflik yang besar juga," tambah Suzana.

Penjagaan di batas laut RI-PNG yang masuk di wilayah administrasi Kabupaten Merauke, tambah Suzana, selama ini hanya dilakukan oleh pihak TNI AL. Dia menyampaikan, TNI AL selama ini menjalankan tugas keimigrasian karena belum adanya petugas imigrasi ditempatkan di wilayah itu.

"Selama ini tugas keimigrasian dilakukan oleh aparat TNI AL dari Lantamal XI, sampai memeriksa dokumen pun mereka lakukan," lanjut Suzana.

Hanya saja, lanjut Suzana, penempatan petugas keimigrasian, bea cukai, dan karantina harus segera dilakukan guna menekan aksi pencurian kekayaan negara, khususnya di bidang perikanan, oleh pihak luar.