Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), Sugeng Teguh Santoso mendesak KPK mengusut tuntas kasus suap izin lokasi lahan kuburan mewah, yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher sebagai tersangka.

"Kita akan mengawal terus kasus ini hingga tuntas. Diharapkan KPK memeriksa semua pejabat Pemkab Bogor yang terkait langsung dengan kasus ini, khususnya kepala daerah dalam hal ini Bupati Bogor Rachmat Yasin," kata Sugeng di Bogor, Jumat (19/4).

Pihaknya yakin kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Iyus dan dua staf Pemkab Bogor itu, tidak dilakukan perorangan. "Maka dari itu kita berharap KPK mampu menuntaskan kasus ini, dan saya yakin beliau tidak melakukan sendirian di Gedung DPRD," ungkapnya.

Menurutnya dalam kasus ini, jelas-jelas Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai orang yang paling bertanggungjawab. "Kalau Bupati Bogor Rachmat Yasin tidak tahu, kita mempertanyakan dan menganggap adanya pembiaran," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD (BKD) Kabupaten Bogor Abdurahman siap memecat Iyus dari keanggotaan dan jabatannya sebagai Ketua DPRD.

Menurutnya, kasus gratifikasi pemulusan perizinan lahan pemakaman mewah di Desa Antajaya, Tanjungsari, Kabupaten Bogor tersebut dianggap telah mencoreng nama baik wakil rakyat.

"Nanti Senin (22/4) kami akan melakukan rapat dengan seluruh anggota BKD terkait status beliau, yang jelas ini merupakan pelanggaran berat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/4).

Menurutnya, kesalahan yang telah diperbuat oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu, sudah tidak bisa ditolerir dan harus diberhentikan dari jabatannya dengan cara Pergantian Antar Waktu (PAW).