Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011 yang menjerat Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukotjo Sastronegoro Bambang (SSB). Kali ini, penyidik akan memeriksa tiga direktur perusahaan swasta.

Di antaranya, Direktur PT Multi Mekanika Solution, Tommy Saputra, Direktur PT Sumber Perkasa Jayatama, Kim Kwek Yung, dan Direktur PT Buana Arta Tolindo, Wahyudi Anggoro.

"Iya mereka bertiga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SSB," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jakarta, Senin (15/6).

Selain itu, untuk merampungkan berkas perkara SSB lembaga antirasuah juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Manager Marketing PT Dwika Metalinda Sejahtera, Hendarman Bukardi, pemilik toko Sinar Muria, Murtopo alias Aming, dan Agnes Sally Harijanto selaku karyawan PT Ikumura Indotools Center.

"Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka yang sama," terang Priharsa.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 4 tersangka diantaranya, ‎bekas Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo, bekas Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukotjo Sastronegoro Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto.

Kepada Djoko, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hukuman Djoko diperberat dengan vonis 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan membayar uang pengganti Rp 32 miliar.

Pada tingkat kasasi, majelis hakim pun menguatkan putusan PT DKI Jakarta. Kini Djoko sudah dieksekusi dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Sementara Didik yang saat ini masih menyandang status terdakwa divonis pidana 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.‎ Namun, vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Sukotjo dan Budi saat ini masih menjalani penyidikan di KPK. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 56 KUHP.