Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH Hasyim Muzadi, mengaku sudah memberikan masukan terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto. Namun saran yang diberikan belum bersifat kolektif Wantimpres, masih bersifat saran perorangan.

"Secara kolektif belum, kalau secara pribadi ya seperti ngobrol dengan Anda gini, ngobrol biasa. Tapi kalau secara kolektif belum dibicarakan," kata Hasyim Muzadi di kediamannya, Pondok Al-Hikam Kota Malang, Sabtu (21/11).

Ketua DPR RI Setya Novanto diduga meminta saham Freeport dengan mencatut sejumlah nama, di antaranya nama Presiden dan Wakil Presiden. Transkrip rekaman memperkuat dugaan tersebut, sehingga sejumlah pihak mendorong untuk memproses sesuai prosedur hukum.

Presiden Jokowi, menurut Hasyim, akan memilih menunggu kerja Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, dibanding mengikuti sejumlah saran untuk menempuh jalur hukum. Proses secara etik melalui Dewan Kehormatan dirasa yang paling tepat, sesuai prosedur.

"Kelihatannya Presiden menunggu kerja Dewan Kehormatan. Karena ini lebih berat bobot etika dibanding bobot kriminalnya," katanya.

Hasyim juga menegaskan tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wantimpres. Soal langkah yang ditempuh Presiden, dirinya tidak akan tahu.

"Pada hal-hal yang teknis, kita tidak mencampuri. Jadi urusan Wantimpres itu masalah yang strategis. Bahwa kasus ini (Setya) harus ada kejelasan itu memang urusan WantiMpres, tapi bagaimana clear-nya itu menjadi urusan Dewan Kehormatan (DK). Kalau sudah begitu terserah dia (Presiden)," urainya.

Hasyim juga mengatakan, Wantimpres memilih dua macam nasihat yakni saran kolektif dan perorangan. Setiap saran tidak harus disepakati oleh seluruh anggota Wantimpres.

"Syukur kalau ada saran kolektif, kalau tidak, saran perorangan pun bisa, mengirimkan surat juga bisa. Istilahnya Nastim, nasehat pertimbangan," katanya.