Kasus korupsi pembangkit listrik, Dirut PLN diperiksa Kejagung

Merdeka.com - Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Nur Pamudji diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung). Nur Pamudji diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan flame turbin pada 12 pembangkit listrik dan gas sektor Belawan tahun 2007-2009 senilai Rp 23,98 miliar.

"Saya ditanya-tanya terkait LTE (Life Time Extension) juga tadi," kata Pamudji di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Pamudji mengakui memang mengetahui manajemen dan tugas anak buahnya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang tersebut. "Ya kan harus tahu dong, kalau mereka mau mengadakan pemeliharaan harus memberi tahu (saya)," ujar Pamudji.

Sepengetahuan Pamudji tidak ada masalah dalam pengadaan dan pemeliharaan barang tersebut. "Tidak ada kejanggalan kok," pungkas Pamudji yang mengenakan kemeja putih.

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan agung telah menetapkan lima tersangka antara lain mantan General Manajer PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar.

Penyidik menduga ada penggelembungan harga dalam pengadaan flame turbim tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009. Hal ini dikarenakan alat tersebut tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

Tender ini telah dimenangkan oleh dengan MAPNA dari Iran yang memiliki kualifikasi non OEM (Original of Manufucture). Harga spare part non OEM memang lebih murah 40 persen dibandingkan OEM. Tak sampai di situ kerusakan flame turbin tersebut juga menjadi bukti ada penyelewengan dalam pengadaan dan pemeliharaan flame turbin.