Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, meminta semua pihak tidak mengadu domba Presiden Joko Widodo dengan Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terkait pernyataan Jokowi bahwa masalah Jiwasraya telah terjadi sejak 10 tahun lalu.

"PPP meminta semua pihak agar tidak menjadikan persoalan Asuransi Jiwasraya sebagai bahan adu domba antara Pemerintahan SBY dan Pemerintahan saat ini," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (27/12).

Anggota Komisi III DPR itu melihat, untuk mengetahui persoalan terkait BUMN asuransi Jiwasraya harus dilakukan audit investigatif. Paling tidak, kata dia, semua proses bisnis dan keuangan 10 tahun terakhir.

"Untuk itu PPP memandang bahwa langkah yang tepat untuk mengetahui dan memahami persoalan yang merundung Asuransi Jiwasraya adalah dengan melakukan audit investigatif atas semua proses bisnis serta transaksi dan keadaan keuangannya selama paling tidak 10 tahun terakhir ini," kata Arsul.

"OJK perlu mengambil inisiatif ini dengan melibatkan BPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan audit dan perhitungan kerugian negara," imbuhnya.

Dia mengatakan, dengan audit ini diharapkan ditemukan fakta sejak kapan Jiwasraya bermasalah.

"Dari audit investigatif inilah diharapkan akan ditemukan fakta sejak kapan Jiwasraya bermasalah dan mengapa masalah tersebut menjadi terakumulasi semakin membesar," kata Arsul.

PPP pun mendukung jika dikeluarkan Pansus DPR terhadap Jiwasraya dalam rangka mencari akar masalahnya.

"Pansus adalah salah satu instrument pengawasan yang dimiliki DPR. Oleh karena itu sepanjang wacana Pansus Jiwasraya ini proporsional dalam rangka mencari akar masalahnya maka PPP tidak alergi terhadap wacana pembentukan Pansus ini," tegasnya.

Diberitakan, Staf Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan, mengungkap sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut kasus itu persoalan 10 tahun lalu.

Ossy menjelaskan, SBY kedatangan tamu yang menyatakan kasus Jiwasraya ini akan dibawa mundur ke tahun 2006. Pertemuan tersebut dilakukan Kamis (26/12) kemarin.

"Dengan tenang SBY menjawab: kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya. Salahkan saja masa lalu," ujar Ossy melalui Twitter, Jumat (27/12).