Kasus Jero Wacik, dari orang Istana-Pemred Indopos diperiksa KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan pemeriksaan perdana terhadap saksi-saksi kasus dugaan meminta suap dengan paksa disangkakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik. Buat mengumpulkan keterangan dan bukti, penyidik lembaga penegak hukum itu memanggil enam saksi dari latar belakang berbeda.

Saksi-saksi itu adalah Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga. Pantauan merdeka.com, orang Istana itu sudah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, tapi tak banyak berkomentar.

"Nanti siang saja. Saya janji," kata Daniel kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/9).

Saksi lainnya merupakan dua anak buah Jero di Kementerian ESDM, yakni Kepala Bidang Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM, Sri Utami, dan seorang Staf Kementerian bernama Dwi Hardono. Menurut informasi diperoleh, kasus Jero terungkap saat penyidik menggeledah kantor dan meminta keterangan Sri.

Saksi lainnya adalah seorang calon pegawai negeri sipil Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, I Gusti Putu Ade Pranjaya. Belum diketahui apa keterlibatan Ade dalam perkara ini. Yang jelas, Jero memang berbisnis di bidang pariwisata. Selain itu, teller Bank Mandiri cabang Thamrin Nine, Haris Darmawan, juga diperiksa sebagai saksi.

Saksi berikutnya adalah Pimpinan Redaksi Indopos, Don Kardono. Menurut informasi, Jero pernah menggandengnya buat mempublikasikan beberapa program di Kementerian ESDM.

Pada 3 September lalu, KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013. Surat perintah penyidikan Jero Wacik diteken sehari sebelum pengumuman.

Penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Sebelum penetapan, Ketua KPK Abraham Samad pernah menyebutkan menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan pemerasan di Kementerian ESDM.KPK juga telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero, dan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk Wayono, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, serta istri Jero Wacik, Triesnawati Wacik.

Indikasi penyelewengan muncul setelah KPK menemukan adanya perintah Jero kepada Waryono Karno saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal untuk "memainkan" anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jero telah membantah dan menyatakan anggaran DOM sudah ditetapkan dalam APBN melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Dia juga mengaku baru menjabat Menteri ESDM pada Oktober 2011, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Kementerian ESDM pada 2010 hingga Oktober 2011.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2011, Jero mengeluh kecilnya anggaran Dana Operasional Menteri. Jero diduga berusaha meningkatkan anggaran ini dengan setidaknya tiga modus. Pertama adalah mengambil dana sisa kegiatan di lingkungan ESDM, kedua mengumpulkan dana dari rekanan-rekanan atas program-program tertentu, dan ketiga dengan mengadakan rapat-rapat fiktif. Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 milyar.

Jero disangkakan dengan pasal 12 E Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No. 20 tahun 2001 juncto pasal 23 juncto pasal 421 KUHPidana.