Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan paket Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk elektronik (e-KTP). Lembaga penegak hukum itu memanggil Vice President Strategic bisnis unit rekayasa dan transportasi PT Sucofindo, Rudiyanto.

"Saksi Rudiyanto diperiksa untuk tersangka S," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Kamis (26/6).

Sucofindo merupakan salah satu perseroan menjadi anggota konsorsium perusahaan peserta lelang proyek e-KTP. Rudiyanto diketahui diangkat menjadi penasihat teknis dalam proyek itu.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, S (Sugiharto) sebagai tersangka. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dalam proyek itu, dia bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

S disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Anggaran digunakan atau pagu anggaran dalam proyek ini Rp 6 triliun. Sementara ihwal jumlah kerugian negara, KPK menyatakan masih menghitungnya.