Kasus DPID, KPK periksa mantan wakil bupati Aceh Besar

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Bupati Aceh Besar, Anwar Ahmad. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 6,5 miliar.

Selain memeriksa Anwar, KPK juga memanggil dua pegawai negeri sipil Kabupaten Bener Meriah, Irdiana dan Darwin. Keduanya juga berstatus saksi dalam perkara itu.

"Ketiga saksi itu (Anwar Ahmad, Irdiana, dan Darwin) diperiksa sebagai saksi buat tersangka HAS (Haris Andi Surahman)," kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, lewat pesan singkat, Senin (1/4).

Dalam perkara DPID, beberapa nama politikus dari berbagai partai politik diduga terlibat. Dalam persidangan, terpidana Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz mengungkapkan ada beberapa anggota DPR yang bersaing mengurus pencairan anggaran DPID buat tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Dia menyebutkan anggota fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir, mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar. Dia juga menjelaskan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung mendapat jatah mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Di persidangan, Fahd mengakui menyuap Wa Ode Nurhayati dengan uang Rp 6 miliar lewat perantara Haris Andi Surahman. Saat itu, Wa Ode Nurhayati masih menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Haris saat itu bekerja sebagai staf ahli anggota DPR, Halim Kalla.

Wa Ode Nurhayati telah divonis 6 tahun penjara dan mengajukan banding. Sedangkan Fahd yang juga anak pedangdut (Alm) A. Rafiq divonis 2,5 tahun penjara, dan saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. KPK pun sudah menetapkan Haris Andi Surahman sebagai tersangka dalam perkara itu.