Merdeka.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf berniat menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur untuk membahas kasus jasa pungut (japung) Kota Surabaya yang melibatkan politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Dwi Hartono.

Hingga di pengujung Tahun 2014 ini, kasus gratifikasi (japung) senilai Rp 720 juta itu, masih mandek di meja penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Padahal, Bambang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2013 silam.

Meski jadi tersangka, Bambang masih bebas beraktivitas. Bahkan, setelah gagal menjadi gubernur di Pilgub Jawa Timur 2013, Bambang terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur di Pileg 2014.

Sementara pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus yang terjadi pada 2007 silam itu, di awal 2014, penyidik Polda Jawa Timur menyerahkan berkas kasus tersebut ke Kejati Jawa Timur. Namun, selama lima kali berturut-turut, berkas kasus japung tersebut dikembalikan oleh kejaksaan dengan alasan kurang lengkap.

Nah, untuk segera menyelesaikan kasus matan Wali Kota Surabaya itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf berencana akan menemui Kajati Jawa Timur, usai perayaan Tahun Baru 2015 mendatang.

"Nanti setelah tahun baru, saya akan sowan ke Kejati (Jatim) untuk membicarakan kasus ini (kasus Bambang DH)," ucap Anas di Mapolda Jawa Timur, Jumat (26/12).

Jendral polisi bintang dua ini berharap, kasus yang melibatkan mantan Wali Kota Surabaya itu, bisa segera diselesaikan. "Mudah-mudahan dari pertemuan itu nanti, menghasilkan keputusan yang bagus dan kasusnya bisa segera P21 (sempurna)," harap Anas.

Seperti diketahui, kasus japung ini mencuat saat Bambang masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD-nya dijabat oleh Musyafak Rouf, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam kasus japung itu, Musyafak ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, mantan Ketua DPRD Surabaya ini, sudah menjalani masa hukumannya di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo dan bebas Tahun 2013.

Selain Musyafak, tiga pejabat lain yang juga dijadikan sebagai tersangka di antaranya, Sekretaris Kota Sukamto Hadi, Muhlas Udin (Asisten II), Purwito (mantan Kabag Keuangan).

Selanjutnya, Bambang giliran dibidik Polda Jawa Timur. Bulan November 2013, mantan Wali Kota Surabaya selama dua periode ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini, kasusnya belum juga di P21-kan oleh kejaksaan.

Dalam kasus japung itu, Bambang dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bambang dianggap telah menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala daerah sehingga merugikan negara. Kewenangan yang dimaksud adalah mencairkan dana japung untuk anggota DPRD.