Merdeka.com - Dua terdakwa, Direktur Utama PT Eureka Prima Jakarta Tbk sekaligus Direktur Utama PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo akhirnya dijatuhi vonis lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dimana pertama, Majelis Hakim memvonis hukuman 10 tahun penjara, dan denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Eureka Prima Jakarta Tbk sekaligus Direktur Utama PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi atas kasus dugaan korupsi PT Asabri.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun serta membayar denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata ketua majelis hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (5/1).

Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menuntut Lukman dengan hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara kepada Lukman.

Keringanan vonis juga terlihat dalam pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp715 miliar, subsider empat tahun penjara apabila tidak terpenuhi. Padahal dalam tuntutan Lukman diminta membayar uang pengganti Rp1,341 triliun subsider enam tahun empat bulan penjara.

Sementara untuk terdakwa Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo, majelis hakim memvonis 13 tahun penjara, dengan denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara. Dimana vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU 15 Tahun dan denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun serta membayar denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Eko.

Sedangkan terkait pidana tambahan berupa uang pengganti, Jimmy dijerat wajib membayar uang sebesar Rp314,866 miliar subsider empat tahun penjara apabila denda tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.