Kasus Anji-Hadi Pranoto, Polisi Minta Pendapat Ahli Sosiologi Hukum dan Pidana
Merdeka.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggandeng sejumlah ahli untuk dimintai pendapatnya mengenai kasus dugaan penyebaran hoaks terkait klaim obat Covid-19. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut dua ahli yang dipanggil sebagai saksi di antaranya ahli sosiologi hukum dan ahli pidana.
"Beberapa saksi ahli kita panggil baik itu ahli sosiologi hukum, ahli hukum pidana," kata dia di Polda Metro Jaya, Selasa (8/9).
Yusri menerangkan, upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut perkara ini. Selain melibatkan saksi ahli, penyidik juga telah memeriksa pelapor Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid serta dua orang saksi yang tercantum di dalam laporan yakni AF dan HS.
Penyidik, lanjut Yusri, juga sudah memeriksa Erdian Aji Prihartanto atau yang lebih populer dengan nama Anji. Dia merupakan pemilik akun dunia manji. Hari ini, penyidik juga tengah memintai keterangan Hadi Pranoto. Proses pemeriksaan pun masih berlangsung.
"(HP) hari ini kita masih lakukan pemeriksaan, kita tunggu saja hasil dari pemeriksaan nanti," ucap dia.
Dilaporkan Muannas
Penyelidikan dugaan hoaks penemuan obat Covid-19 ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid.
Muannas menyebut, wawancara yang tayang di saluran Youtube Dunia Manji milik Anji pada Sabtu, 1 Agustus 2020 banyak ditentang oleh sejumlah kalangan mulai dari akademisi, ilmuwan, IDI, hingga pemerintah pusat. Karena itu, Muannas mengambil inisiatif melibatkan aparat kepolisian untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang disampaikan Hadi Pranoto.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAhli hukum kubu Aiman mengingatkan sesuai KUHAP pasal 38 ayat 1 dalam rangka penyidik melakukan penyitaan harus atas izin ketua pengadilan setempat.
Baca SelengkapnyaBrigadir Jenderal Hengki Haryadi baru saja meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, pengadaan teknologi bukan menjadi kunci. Karena yang terpenting adalah SDM.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaGerakan itu dilakukan untuk agar Hakim MK membuat keputusan tanpa terintervensi.
Baca SelengkapnyaSekelompok anggota polisi tampak sangat bahagia dan mengumbar senyum lebar mereka saat membuka hadiah istri baru dari atasan untuk menunjang tugas di lapangan.
Baca Selengkapnya