Merdeka.com - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012 senilai Rp 23,5 miliar, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang, Selasa (25/8). Agenda utama sidang mendengarkan keterangan lima saksi.

Saksi membeberkan bahwa pengacara keluarga Tubagus Chairi Wardana alias Wawan, diduga mengintruksikan kepada sejumlah pihak agar tidak membeberkan semua yang menyangkut kasus tersebut.

Salah satu saksi adalah Tulus Mualdiono. Dia menjabat ketua tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pengadaan barang alkes kedokteran umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan tahun anggaran 2012.

Tulus mengungkapkan, dirinya melakukan pertemuan dengan pengacara Wawan setelah diperiksa tim penyidik KPK pada bulan November 2013.

"Diajak untuk bertemu tiga orang pengacara, di restoran daerah Alam Sutra, saya ikut atas perintah pengacara, dan menginstruksikan untuk jangan terbuka, tidak boleh jujur harus bohong," kata Tulus di hadapan Ketua Majelis Hakim Jasden Purba.

Hal serupa diungkapkan saksi lainnya yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Sugeng, yakni panitia pengadaan Ahmad Bazury. Dia mengaku diajak untuk bertemu dengan pengacara yang disediakan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, dan mengintruksikan agar tak menyebutkan serta diminta tidak mengenal nama Direktur Utama Java Medika Yuni Astuti jika ditanyakan oleh penyidik KPK.

"Pak Kadis (Dadang M Epid) pernah bilang, nanti kita ketemu dan dikenalkan dengan pengacara yang disediakan oleh wali kota (Airin)," katanya.

Dalam dakwaan, JPU mendakwa terdakwa yang merupakan tangan kanan Wawan, Dadang Priatna dengan dakwaan subsideritas Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat I ke 1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.