Kasatpol PP: Jokowi dan Ahok tak mau dijaga berlebihan
Merdeka.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyiagakan 500 personel untuk membantu polisi dan TNI mengamankan Jakarta jelang putusan sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena sifatnya hanya membantu, maka Satpol PP hanya bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso mengatakan, sebanyak 300 personel ditempatkan di Balai Kota DKI, 200 personel di depan Gedung MK, dan 100 personel di depan Istana Merdeka.
"Total kita kerahkan 500 orang," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/8).
Dia menambahkan, personel yang dikerahkan akan menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Karena sesuai dengan tupoksi, Satpol PP adalah penegak peraturan daerah (Perda) nomor 8 tahun 2007, tentang ketertiban umum.
"Ya Satpol PP selalu didampingi oleh para komandannya jadi tugasnya dia sudah tahu. Di kerumunan-kerumunan sana ada PKL itu tugas Satpol PP, kalau orang yang mau membabibuta tentunya tugas polisi gitu. Yang anarkis, lebih tinggi lagi oleh TNI penanganannya. Jadi, Satpol PP tahu tugasnya. Dia bantu polisi TNI," kata Kukuh.
Tak hanya mengamankan Jakarta, Satpol PP juga memberikan pengamanan untuk Jokowi dan Ahok. Namun pengamanan yang dilakukan tak sampai menambah pasukan.
"Biasa-biasa saja, beliau juga tidak mau dijaga berlebihan, beliau ini orang yang baik, dalam situasi apapun, dia biasa-biasa saja," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnyasebanyak 750 personel Kepolisian akan disiapkan mengisi Polres IKN
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnya