Merdeka.com - Mahkamah Agung tolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) dan juga permohonan eks Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto dalam tindak pidana korupsi pada PT Indosat atas penggunaan jaringan 2,1 GHz atau 3G. Vonis Indar tetap delapan tahun penjara dan sudah inkrah.

"Amar putusan, menolak kasasi JPU dan menolak perbaikan kasasi terdakwa (Indar Atmanto)," tulis Mahkamah Agung dalam situsnya, Senin (21/7).

Ketua majelis hakim Artidjo Alkostar bersama hakim MS Lumme dan Mohammad Askin yang memutuskan perkara nomor 787 K/PID.SUS/2014 tersebut. Putusan atas perkara tersebut disahkan pada 10 Juli 2014.

Seperti diketahui, Indar dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun dari penyalahgunaan perjanjian penggunaan jaringan 3G high speed downlink packet access (HSDPA) 2,1 GHz milik PT Indosat oleh IM2.

Pada 8 Juli 2013, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjatuhkan putusan empat tahun penjara terhadap mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto. Majelis hakim menganggap Indar terbukti bersalah dalam perkara korupsi penyalahgunaan perjanjian penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menghukum PT Indosat dan PT IM2 membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1,358 triliun. Duit itu mesti dibayar paling lambat satu tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Majelis hakim menyatakan Indar terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketika Indar mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak. PT DKI Jakarta malah memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan justru memperberat pidana penjara buat mantan Direktur Utama IM2 itu menjadi delapan tahun.