Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo masih enggan menyebut siapa saja nama yang akan digandengnya masuk kabinet. Dia mengaku semua masih digodok di kantor Transisi.

Jokowi juga memilih menunggu keputusan MK terkait sengketa hasil pilpres. Baru dia fokus menyusun pemerintahan.

Beberapa langkah sudah dilakukan tim Jokowi untuk menjaring calon menteri. Di antaranya melalui media sosial dan menerima masukan langsung.

Jokowi ingin menteri yang dipilihnya benar-benar orang yang mampu bekerja. Bukan sekadar ucapan terima kasih buat tim sukses dan parpol.

Jokowi juga ingin mengawasi kementerian yang selama ini rawan dari mafia.

Sejumlah saran sudah diberikan masyarakat. Intinya menteri tak boleh jadi mesin ATM partai politik. Rakyat sudah muak melihat para pejabat korupsi.

Jokowi pun sudah kasak-kusuk mencari postur ideal untuk kabinetnya. Berikut beberapa di antaranya.

Bikin kementerian maritim

Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini tengah merencanakan untuk membentuk kementerian Maritim dalam susuan kabinetnya mendatang. Namun, Jokowi mengakui rencana tersebut masih digodok oleh Tim Transisi."Ini baru proses penggodokan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/8).Jokowi mengakui pembentukan kementerian Maritim tersebut sejalan dengan visi misi Jokowi - JK yang ingin mengembangkan infrastruktur di kelautan."Karena kalau kami ingin konsentrasi ke laut tentu saja harus ada kementerian kemaritiman dan infrastruktur maritim, mestinya. Tapi kan ini masih belum," kata dia.

Hapus jabatan Wamen

Jabatan wakil menteri (wamen)baru ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil menteri hanya bertugas untuk membantu menteri dalam mengeluarkan kebijakan.Namun, Jokowi menilai jabatan wamen saat ini membutuhkan pengeluaran negara yang besar. Untuk menghemat anggaran, Jokowi berniat untuk menghapus jabatan wamen dalam pemerintahannya mendatang.Dia masih mempertimbangkan penghapusan jabatan wakil menteri (wamen)."Oh semuanya masih dalam kalkulasi. Wong timnya aja belum," ujar Jokowi Minggu (3/8).Jokowi mengaku enggan membeberkan lebih lanjut terkait penghapusan jabatan wamen atau perampingan kabinet. Sebab dirinya belum resmi dilantik sebagai presiden."Perampingan bisa, penggemukan bisa. Wong masih dihitung di kalkulasi. Enggak tahu belum. Kalau udah masuk (Istana) pasti sudah sampai ke sana," kata dia.

Jumlah menteri ramping

Jokowi masih menggodok jumlah menteri yang akan mengisi kabinetnya. Dia menginginkan kabinet yang efektif bekerja.Jokowi mengaku kini sedang membahas prioritas program. Dari sana akan terlihat, berapa jumlah menteri yang dibutuhkan. Yang tak perlu tentu dipangkas."Masih rembuk kebijakan prioritas program, kebijakan yang cepet apa. Baru pada posisi itu, kelembagaan disiapkan. Apa 34 menteri, apa 12 menteri, kata Jokowi, Selasa (12/8).Karena itu Jokowi masih enggan membicarakan kursi menteri dengan parpol pendukung.

Menteri lepas jabatan parpol

Presiden terpilih Joko Widodo punya konsep tersendiri dalam menyusun kabinetnya. Salah satunya, elite politik yang terpilih menjadi menteri harus melepas jabatan di partai."Saya kan udah ngomong. Saya pribadi inginnya menteri tidak merangkap di struktur partai. Kalau cuma kader bolehlah. Saya juga kan," kata Jokowi, Selasa (12/8).Wacana Jokowi, langsung mendapat respons dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai pengusung Jokowi. Mereka menolak wacana itu.Sementara Hanura menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi. Mereka mengaku siap menerima apapun keputusan dari Jokowi soal kabinet.

Kabinet kerja

Jokowi menegaskan tidak ada dikotomi parpol dan non-parpol dalam kabinet yang akan disusunnya kelak. Namun yang jelas, kata Jokowi, kabinet akan diisi oleh orang yang bersih dan ahli di bidangnya."Yang jelas akan kita isi dengan orang yang tahu di bidangnya, punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting, bersih," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).Ditanya bagaimana warna kabinetnya ke depan, Jokowi menjawab, "Profesional dan kabinet kerja."Jokowi berharap kabinetnya nanti bisa bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. "Dan yang paling penting, tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi pemerataannya itu yang penting," ujarnya.