Kartu Pra Kerja Dinilai Penting Bagi Korban PHK Dampak Corona

Merdeka.com - Pemerintah telah meluncurkan kartu Pra Kerja yang digunakan salah satunya untuk menanggulangi dampak ekonomi pandemi Corona atau Covid-19.

Program ini menjadi salah satu stimulus untuk mengantisipasi para pekerja di Tanah Air yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Hingga 1 April 2020, tercatat hampir 1.200 hotel di seluruh Indonesia tutup, melaksanakan cuti dibayar dan tidak dibayar hingga melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK).

"Di tengah situasi perekonomian seperti saat ini, apapun atau semua bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah sangat menolong sekali bagi para pekerja, terutama yang terkena PHK. Termasuk Kartu Pra Kerja ini yang paling membantu," kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani dalam siaran persnya, Senin (13/4).

Bantuan yang diberikan kepada pekerja, seberapa pun besarnya pasti sangat diharapkan. "Terutama bagi banyak pekerja di sektor pariwisata yang terpaksa terkena dampaknya secara langsung, nilai uang tersebut sangat berarti buat mereka," tambah Haryadi.

Hanya saja, Haryadi Sukamdani melihat permasalahan yang ada saat ini adalah pemberian bantuan tunai dan pelatihan.

“Kalau saya lebih mengusulkan berikan saja uang bantuan tunai saja. Pasalnya dalam kondisi saat ini pemberian untuk dana pelatihan juga tak bisa berjalan baik, karena situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan,” ucapnya.

Haryadi juga melihat, bahwa recovery akibat Pandemi Covid-19 ini akan lambat. “Dalam waktu empat bulan ini recovery Covid dan penanganannya akan lambat. Bantuan tunai tentu lebih bermanfaat buat mereka yang terkena PHK,” tutur Haryadi.

Haryadi juga melihat hingga saat ini yang mendaftar untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja lebih banyak justru berasal dari sektor formal. “Mereka yang mendaftar adalah dari sektor formal yang saat ini tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Padahal dari sektor formal ini biasanya sudah memiliki keterampilan,” ungkap Haryadi.

Namun Haryadi juga tak memungkiri jika para pekerja sektor formal juga banyak yang terkena dampaknya. Jika sektor formal saja terdampak apalagi bagi mereka yang di sektor non formal, pasti lebih parah lagi, ungkapnya.

Untuk penyalurannya sendiri, Haryadi yakin akan terdistribusi dengan baik karena pemerintah sendiri sudah memiliki ditanya. Jadi siapa saja yang seharusnya menerima pasti bisa diketahui, kata Haryadi.

Dia juga melihat Kartu Pra Kerja ini adalah program yang sebenarnya akan muncul jika RUU Cipta Kerja diberlakukan.

Secara netral saya melihat memang RUU Cipta Kerja ini sangat dibutuhkan untuk menggairahkan investasi. Ke depan kita sangat membutuhkan banyak investasi karena dampak dari situasi perekonomian saat ini. Pemerintah harus bisa membuat investor datang dan perekonomian lebih bergairah, kata Haryadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan insentif penerima kartu pra kerja yang mulanya Rp 650.000 menjadi Rp 1 juta selama 4 bulan ke depan. Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk kartu pra kerja.

"Sehingga nanti setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama 3 sampai 4 bulan," ujar Presiden Jokowi saat video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3).

"Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp 10 triliun," sambungnya.

Presiden Jokowi menyatakan akan mempercepat penyaluran kartu pra kerja. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," jelas dia.