Kartu BPJS dianggap mempersulit, Dirut siap ubah sistem
Merdeka.com - Direktur utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fachmi indris membantah kalau kartu BPJS mempersulit masyarakat. Menurutnya pelayanan BPJS sudah bekerja berdasarkan regulasi.
Hal itu disampaikan Fachmi menanggapi BPJS yang saat ini sedang menuai berbagai polemik. Fachmi menyatakan bila kartu BPJS menjadi masalah, pihaknya siap mengubah sistem.
"Jadi kalau teman-teman dari regulator, DPR menyatakan ada hal-hal yang menyulitkan masyarakat sehingga ini bisa diubah," ucap Fachmi, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9).
Disinggung soal tidak adanya posko pengaduan BPJS di rumah sakit, Fachmi menuturkan pemilik kartu BPJS bisa mengadukan keluhan secara langsung. BPJS sudah menyediakan Call Center untuk pengaduan.
"Kalau bicara program tentu ada 3 komponen utama yaitu BPJS, RS, dan peserta itu sendiri. Kami BPJS menyiapkan unit pengaduan call center 500500 kapan saja bisa," tegas dia.
Kemudian dari pada itu, Fachmi mengaku sudah bicara secara 2 pihak dengan RS. Dalam pembicaraan itu, sudah ada usulan untuk menyiapkan BPJS center bagi pemilik kartu yang akan melakukan komplain.
"Di RS kami bicara 2 pihak. BPJS sendiri menyiapkan BPJS centre. Pihak RS dan kita berharap juga customer komplain. Ini yang harus kita bicarakan dengan RS, prinsipnya BPJS siap untuk itu," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini
OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaBank bjb Salurkan KUR Pola Kemitraan ke 11.804 Debitur, Totalnya Rp1,9 Triliun
Bank bjb fokus mengembangkan pelayanan agar lebih banyak lagi masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan perbankan.
Baca Selengkapnya