Merdeka.com - Dua massa berbeda siap berhadap-hadapan saat pelantikan Soekarwo - Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2014-2019. Rencananya, kedua massa pro-kontra dukungan ini akan bertemu di Gedung Grahadi Surabaya untuk menyuarakan aspirasinya masing-masing.

Salah satu kubu berasal dari Insan Demokrasi (Indeks) Jawa Timur dan sejumlah elemen pendukung mantan calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akan turun jalan menolak pelantikan KarSa jilid II, karena menganggap sengketa Pilgub Jawa Timur belum final.

Penilaian itu atas dasar pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang mengatakan, sebenarnya Pilgub Jawa Timur dimenangkan pasangan Khofifah-Herman S Sumawiredja (BerKah).

"Pilgub Jatim belum usai, keputusan mahkamah konstitusi soal sengketa Pilgub Jatim harus dirubah karena melalui proses yang tidak prosedural," kata Sekretaris Indeks Jawa Timur, Amiruddin Alatas seperti diberitakan Selasa kemarin (11/2).

Sementara menyikapi aksi penolakan itu, kelompok dari Poros Pemuda (PP) Jawa Timur, yang notabenenya sebagai pendukung KarSa menyatakan siap menurunkan massa untuk menghadang aksi anti-pelantikan KarSa. Selain PP Jawa Timur, massa dari KarSa Muda Jawa Timur juga siap menurunkan sekitar 50 orang.

Dikatakan Koordinator PP Jawa Timur, Mahmudi Ibnu Khotib, saat ini pihaknya siap bergabung dengan pihak kepolisian untuk mengamankan pelantikan. "Kita siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan Jawa Timur agar tetap kondusif. Kalau ada pihak yang sengaja ingin membuat rusuh pelantikan ini, kami pun siap menghadapi mereka," tegas Mahmudi Ibnu Khotib sebelum acara pelantikan digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (12/2).

Tak hanya dua massa pro-kontra yang akan meramaikan Kota Surabaya saat acara pelantikan gubernur dan wakilnya digelar. Sejumlah elemen buruh se-Jawa Timur juga berencana berdemo di jantung Kota Pahlawan. Para buruh ini, dikabarkan akan turun jalan untuk menuntut revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sementara untuk mengamankan acara pelantikan baik dari massa anti-pelantikan, maupun kontra dan aksi buruh, sekitar 3 ribu personel disiagakan pihak Polda Jawa Timur. Untuk DPRD Jawa Timur sendiri, disiagakan sekitar 1.099 personel gabungan. Di Gedung Grahadi disiagakan 845 personel, di Kantor Gubernur, dijaga 734 personel dan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dikawal 379 personel.

Sedangkan sesuai jadwal, KarSa akan dilantik oleh Mendagri, Gamawan Fauzi pada pukul 09.00 WIB dengan undangan sekitar 5 ribu undangan dari pejabat setara menteri, gubernur, bupati/wali kota dan sejumlah undangan lain. Namun, hingga pukul 09.15 WIB, acara belum digelar alias molor.