Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah meminta agar Kapolri Jenderal Timur Pradopo segera menonaktifkan Irjen Djoko Susilo dari jabatannya sebagai Gubernur Akpol. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Djoko sebagai tersangka dalam kasus korupsi simulator SIM sejak 27 Juli.

"Setuju, setidaknya ada dua pertimbangan yang dapat dijadikan dasar penonaktifan Djoko Susilo. Pertama, untuk memudahkan penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK," kata Ahmad Basarah kepada wartawan, Jakarta, Rabu (1/8).

Menurut Basarah, penyidik-penyidik KPK yang berasal dari unsur Kepolisian, tentunya akan merasa sungkan untuk memeriksa seniornya yang menyandang jabatan bintang dua.

"Kedua, agar institusi Akademi Kepolisian RI tidak terseret-seret dan terkena dampak politisnya dalam kasus yang sedang dialami Djoko Susilo yang saat ini menjabat pucuk pimpinan tertinggi lembaga pendidikan bergengsi milik Polri tersebut," kata Basarah.

Untuk menyelamatkan institusi Polri dari situasi kritis seperti ini, Basarah menegaskan, memang diperlukan langkah-langkah heroik kapolri. Langkah untuk mengambil tindakan strategis, cepat dan tepat.

"Menonaktifkan Djoko Susilo sesegera mungkin dari jabatannya sebagai Gubernur Akpol dan mendukung KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan Polri adalah salah satu contoh tindakan heroik Kapolri yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini," jelas Politisi PDIP ini.