Merdeka.com - Kandidat Rektor Universitas Negeri Semarang Supriadi Rustad, mencabut laporannya kepada polisi perihal pencemaran nama baik yang dilakukan Rektor Fathur Rokhman, bersama tiga orang lainnya. Surpiadi datang langsung ke Polrestabes Semarang, untuk mencabut laporan yang didaftarkannya pada 28 Juni 2014.

Menurut Supriadi, laporan terdebut dicabut dengan pertimbangan untuk menjaga kondusifitas kampus Unnes. "Sebelumnya ada masukan dari orangtua, kolega, keluarga besar serta aspirasi mahasiswa," kata Supriadi, seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/7).

Selain Rektor Unnes, Supriadi juga melaporkan tiga anggota badan pekerja Senat Unnes, yang sebelumnya telah lebih dahulu melaporkannya ke polisi. Supriadi menilai, para pihak terlapor tersebut merupakan rekan sejawat sekaligus aset untuk membangun Unnes.

"Sebagai akademisi, saya mesti berusaha mengedepankan langkah-langkah akademik dalam menyelesaikan persoalan internal kampus," ujar Supriadi.

Supriadi menyatakan ikhlas memaafkan pihak manapun yang mencemarkan nama baiknya sebagai akademisi. "Saya berkeyakinan tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dituduhkan," katanya.

Sementara itu, polisi akan segera menindaklanjuti pencabutan laporan tersebut. "Kalau memang sudah dicabut ya tidak akan kami lanjutkan penyelidikannya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang Ajun Komisaris Besar Wika Hardianto.

Sebelumnya, Kandidat Rektor Universitas Negeri Semarang Prof Supriadi Rustad ganti melaporkan Rektor Fathur Rokhman kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam laporannya, Supriadi turut melaporkan tiga anggota Badan Pekerja Senat Unnes yakni Achmad Slamet, Rustono, dan Solehatul Mustofa.

Ketiga anggota Badan Pekerja Senat Unnes tersebut sebelumnya melaporkan Supriadi kepada polisi atas dugaan pemalsuan pernyataan yang dipakai sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Rektor Unnes periode 2014-2018.

Menurut Supriadi, keempat terlapor diduga telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan dirinya membuat pernyataan palsu tentang status kepegawaian.

"Mereka menyebarkan kepada masyarakat bahwa saya telah membuat pernyataan tentang dosen PNS aktif yang bertentangan dengan kenyataan," kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.