Merdeka.com - Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis, membantah terima uang cash Rp 250 juta ditambah 2 cek BNI masing-masing berisi Rp 5 miliar dari PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), BUMD milik Pemkab Bengkalis. Mukhlis juga membantah bertemu dengan orang yang memberikan uang itu di Singapura.

"Itu fitnah belaka. Saya tidak pernah ke Singapura. Tidak benar," ujar Mukhlis, Jumat (21/11).

Menurutnya, dalam surat aduan yang diterima Kejagung dari seseorang itu, bukanlah dirinya. Sebab, Mukhlis mengaku bersih tidak terima suap.

"Namanya sama, tempat lahir berbeda, sudah saya sampaikan ke Jamwas Kejagung. Saya kan menangani kasus besar, fitnah itu pasti datang," keluhnya.

"Kebetulan Direkturnya Surya motor itu kita periksa. Tak pernah kenal dia sama saya. Ada yang tidak mau ini terungkap, saya sudah coba dipindah sejak tahun lalu. Perkara ini kan orang menilai lambat," katanya lagi.

Mukhlis mengaku serius mengungkap kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 200 miliar itu, terkait itu, meski tidak bisa cepat, pihaknya mengaku profesional dalam menyelidikinya.

"Kita baru dapat hasil PPATK. Izin OJK belum diterima. Jadi perlu disampaikan bahwa kerugian negara di atas Rp 200 miliar. Mana mungkin saya main-main, 100 persen itu fitnah," ujar Mukhlis.

Terkait laporan yang diterima Kejagung, dan dirinya telah diperiksa serta terancam ditindak secara disiplin, Mukhlis mengaku tidak gentar. "Saya tidak takut, tidak mungkinlah, saya sudah dimintai keterangan oleh Jamwas.

Tim dari Kejagung mendorong saya untuk bekerja profesional," sebutnya.

Mukhlis juga yakin tudingan cek BNI senilai Rp 10 miliar itu tidak akan terbukti, Mukhlis menuding balik, orang yang melaporkannya itu sengaja menyerang dan memfitnahnya.

"Saya yakin 100 persen tidak terbukti. Memang sengaja dicari orang manifest itu di Batam. Padahal itu boleh diminta oleh pejabat yang berwenang. Berarti ada pejabat yang ingin merongrong saya," pungkasnya.