Kadis PUPR ditangkap KPK, Walikota Mojokerto tutup mulut dengan jari
Merdeka.com - Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mojokerto, Wiwiet Febryanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari (17/6) kemarin, Pemkot Mojokerto belum bersikap. Bahkan Walikota Mojokerto Masud Yunus, enggan berkomentar saat ditanya soal OTT tersebut.
Walikota Mojokerto, Masud Yunus, hingga kini tidak mau berkomentar terkait penangkapan Kepala Dinas PUPR, dalam OTT bersama 3 Pimpinan DPRD Mojokerto yang dilakukan penyidik KPK. Termasuk ketika awak media menanyakan soal kekosongan jabatan pada Dinas PUPR, serta dampak OTT terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kota Mojokerto.
Usai sidang paripurna istimewa DPRD Kota Mojokerto pada Senin (19/6) pagi, Walikota yang didampingi Wakil Walikota, langsung kembali ke ruang kerjanya. Dia berjalan menutup mulutnya dengan satu jari, yang merupakan kode tidak mau berkomentar.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Choirul Anwar menjelaskan, Pemkot akan segera melakukan rapat bersama Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Kota Mojokerto.
"Hari ini agendanya akan ada rapat bersama Baparjakat untuk menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PUPR sehingga pekerjaan atau proyek-peoyek di PUPR tidak terhambat," kata Anwar, Senin (19/6).
Menurut Anwar, soal siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti Wiwiet, belum dipastikan. Plt menunggu hasil rapat yang dilakukan Walkot dan tim Baperjakat.
"Siapa orangnya, nanti setelah rapat akan kita ketahui setelah rapat. Yang pasti kekosongan itu harus segera diisi," jelas Anwar
Seperti diketahui, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakuka OTT 3 pimpinan DPRD dan Kepala Dinas PUPR Wiwiet. Dalam OTT itu penyidik menyita uang sebesar Rp 470 juta yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap untuk memperlancar pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati
Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap
KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaGubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK
Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPeta Kekuatan Kubu Anies dan Ganjar di DPR Untuk Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu
Kubu paslon Capres-Cawapres Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kompak menyoroti dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya