Merdeka.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menerima aspirasi dari kepala desa (kades) agar masa jabatan mereka menjadi 9 tahun. Usulan itu pun telah diteruskannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

Abdul mengatakan, sebelum kegiatan pencanangan Desa Antikorupsi 2022, dirinya sudah menyampaikan aspirasi kepala desa terkait masa jabatan ke Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kemendagri.

"Ini yang berkembang adalah bagaimana 18 tahun bukan dibagi tiga, tapi dibagi dua. Itu artinya aspirasi yang berkembang Pak Dirjen, jabatan kepala desa itu kalau bisa 9 tahun, bukan 6 tahun," ujarnya saat pencanangan Desa Antikorupsi 2022 di Desa Pakatto, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (7/6).

Atasi Perpecahan

Abdul Halim mengaku pembahasan masa jabatan kepala desa cukup serius, karena narasi yang disampaikan sangat sederhana dan masuk akal. Jika masa jabatan kepala desa hanya 6 tahun, tidak menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan pilihan.

"Karena perbedaan pilihan di desa itu jauh lebih keras daripada pilbup, pilgub, apalagi pilpres. Itu kelihatan betul pada saat penghitungan suara pilkades berapa kerumunan di situ itu bisa menunjukkan berapa calon," tuturnya.

Ia mengatakan, pemilihan kepala desa (pilkades) bisa menimbulkan masalah, bahkan hingga internal keluarga. Ia mengaku sering mendapatkan informasi permasalahan akibat perbedaan pilihan di pilkades.

"Biasanya susah diselesaikan, bahkan di internal keluarga pun sering jadi masalah gara-gara perbedaan pilihan kepala desa," bebernya.

Ia berharap dengan masa jabatan kepala desa 9 tahun akan menyelesaikan masalah itu. Abdul juga mengaku Kemendagri juga telah memberikan solusi bagi desa yang dijabat pelaksana tugas (Plt) kepala desa.

"Kemendagri sudah kasih solusi yang luar biasa, sehingga tidak ada Plt yang lebih dari 6 bulan. Karena kalau ada kekosongan lebih dari 6 bulan, dengan diputuskan harus pilkades tapi perwakilan, yang memilih perwakilan," tegasnya.