Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menegaskan tidak ada pelarangan bagi kader PDIP untuk turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM. Kader PDIP hanya dihimbau tidak menggunakan atribut saat berdemo.

"Isi dari surat himbauan itu adalah, tidak diperbolehkan beramai-ramai atau terorganisir melakukan kegiatan turun ke jalan menggunakan lambang partai," ujar Puan kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Selasa (27/3).

Menurut Puan, sikap kader yang turun ke jalan merupakan hak setiap kader dalam mengapresiasikan penolakannya terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Jika ada 1 kader yang kemudian berkumpul menjadi 10 orang dan 100 orang, kita tidak bisa melarang. DPP juga tidak ada instruksi langsung untuk turun ke jalan," lanjut Puan.

Karena ini bersifat himbauan, maka DPP PDIP tidak akan memberikan sanksi. Namun Puan mengingatkan, jika demo kemudian disertai dengan tindakan anarki, maka dipastikan DPP akan memberikan sanksi tegas.

"Jadi yang di jalan kita harapkan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan. Demo harus berjalan secara tertib dan tidak ada anarki," tegasnya.

Puan juga tidak merasa kalah, jika perjuangan PDIP dalam menolak rencana kenaikan BBM di DPR kalah suara dari partai-partai koalisi pemerintah. Baginya, tidak ada kata kalah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Kenaikan BBM adalah hak pemerintah, kami sebagai wakil rakyat harus bersikap menyejahterakan rakyat. Jika harus menyuarakan suara rakyat, kita tidak merasa kalah," tutupnya.