Kabut tebal tragedi kemanusiaan 1965
Merdeka.com - Tim penyelidikan projustitia untuk kasus kejahatan kemanusiaan tahun 1965/1966 menemukan bukti permulaan yang cukup terkait pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tahun tersebut. Namun, Jaksa Agung belum membentuk tim penyidik atas kasus tersebut. Kasus ini pun tak berkembang dan terus diselimuti kabut tebal yang sulit disibak.
"Saya belum tahu, kami tunggu petunjuk dari Pak Jaksa Agung. Sesuai Undang-undang, kasus pelanggaran HAM berat ditangani langsung oleh Jaksa Agung," ujar Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Selasa (24/7).
Jaksa Agung Basrief Arief saat dikonfirmasi mengaku belum membaca berkas penyelidikan yang dilimpahkan Komnas HAM ke Kejagung. "Saya belum baca. Itu tugas mereka (Komnas HAM) untuk penyelidikan. Nanti saya lihat dulu," kata Basrief.
Sebelumnya, Ketua Tim Penyelidikan Pro Justitia untuk Kasus Kejahatan Kemanusiaan tahun 1965/1966 yang juga Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis mengatakan timnya telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966 serta tahun sesudahnya.
Diduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
"Penyelidikan dilaksanakan hampir empat tahun. Kami memeriksa sekitar 349 orang yang mendengar dan mengalami peristiwa 1965-1966 hampir di semua provinsi, kecuali Papua," kata Nurkholis.
Para saksi menyatakan bahwa Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) bertanggungjawab atas aksi kejahatan kemanusiaan dengan korban mencapai 500.000 hingga 3 juta jiwa itu. Dia meminta Kejagung menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut baik berupa proses rehabilitasi dan rekonsiliasi.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PODCAST MERDEKA: Tom Lembong Soroti Berubahnya Presiden Jokowi
Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong menyoroti tingginya harga beras saat ini.
Baca SelengkapnyaPODCAST MERDEKA: Arsul Sani Tugas Berat Mahkamah Konstitusi di Tahun Politik Pemilu 2024
Arsul Sani bercerita tentang keputusannya memilih menjadi hakim konstitusi. Selama ini Arsul dikenal sebagai seorang politikus.
Baca SelengkapnyaPODCAST MERDEKA: Tugas Berat Mahkamah Konstitusi di Tahun Politik Pemilu 2024
Untuk menjaga marwah dan etika di MK, Arsul akan patuh pada aturan yang selama ini berlaku
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
VIDEO: Cak Imin Pede Bahas Desa di Debat, Gibran Beri Sentilan Tajam
Muhaimin Iskandar cukup percaya diri menjelaskan bagaimana desa ke depan menjadi masa depan pembangunan.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Ingin Kentungan Dipasang di Istana dan MK: Pengingat Demokrasi Sedang Ada Masalah
"Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentungan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah," kata Jazilul.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Sebut Cak Imin akan Beri Kejutan di Debat Kedua Cawapres
Debat kedua cawapres akan berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare
Kata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan.
Baca SelengkapnyaDebat Cawapres, Gibran Slepet Cak Imin: Dulu Ikut Potong Tumpeng di IKN, Sekarang Jadi Cawapres Menolak
Gibran menyebut dahulu Cak Imin ikut meresmikan proyek IKN, namun sekarang menolak.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN soal Debat Cawapres: Dimajukan Juga Siap
Cak Imin bahkan siap untuk berdebat jika jadwal yang sudah direncanakan itu dimajukan.
Baca Selengkapnya