Kabareskrim tegaskan Kapolri tak intervensi kasus Bambang Widjojanto
Merdeka.com - Plt Pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki, sempat menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat mendengar kabar Wakil Pimpinan KPK nonaktif, Bambang Widjojanto akan ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua kemarin. Meskipun akhirnya Bambang memang tak ditahan karena dianggap kooperatif.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso, menegaskan tak ada intervensi yang diterima Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait batalnya penahanan Bambang. Menurutnya, penahanan seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik, bukan dirinya maupun Kapolri.
"Enggak lah. Kapolri enggak ada hubungannya dengan penegakan hukum. Kendalinya itu di sini hanya Kabareskrim gitu. Tapi secara independen dalam pemeriksaan itu adalah penyidik," kata Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/4).
Waseso juga membantah adanya pertemuan Taufiequrachman Ruki dengan Kapolri untuk mempengaruhi keputusan penyidik dalam kasus Bambang Widjojanto. Dia menegaskan keputusan tidak menahan Bambang murni pertimbangan penyidik.
"Oh enggak itu kebetulan saja. Coba tanya penyidik ada tidak Kabareskrim telepon mereka. Saya benar-benar menyerahkan pada penyidik," kata dia.
Sebelumnya diberitakan dalam pemeriksaan terakhir Kamis (24/4) kemarin, Bambang Widjojanto sempat akan ditahan oleh penyidik Bareskrim. Namun akhirnya dibatalkan.
Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak, Bambang tak jadi ditahan karena sikap kooperatifnya dalam menjawab setiap pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Selain dinilai kooperatif penyidik masih mempertimbangkan laporan LPSK mengenai adanya saksi kunci kasus Bambang Widjojanto diduga menjadi korban intimidasi oknum di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN merespons pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal pemimpin pengganti Presiden Jokowi harus melanjutkan
Baca SelengkapnyaDugaan intervensi yang dilakukan Jokowi untuk menguntungkan Prabowo-Gibran juga tidak beralasan secara hukum.
Baca SelengkapnyaGibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaEks Kabareskim Polri ini berharap agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca Selengkapnya