Merdeka.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau akrab disapa JK mengkritisi kerumitan administrasi yang diterapkan Kementerian kesehatan terkait vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tidak memperumit masyarakat mendapatkan vaksin. Sehingga dapat mempercepat program vaksinasi nasional.

"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi Covid-19 karena terlalu ribet administrasinya," kata JK saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta, Minggu (29/8). Dilansir Antara.

JK meminta Budi Gunadi mengacu beberapa negara yang memudahkan warga mendapatkan vaksin Covid-19. Cukup membawa kartu identitas.

"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu," tegas JK.

Kerumitan perihal administrasi pendaftaran menyebabkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia mengalami keterlambatan.

Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin Covid-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis. Namun realisasi pencapaiannya hanya separuhnya atau sekitar 500.000 dosis per hari, katanya.

Oleh karena itu, JK meminta pemerintah untuk membuat sistem pendaftaran vaksin Covid-19 yang sederhana dan mudah, tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.

"Kemudahan tersebut tidak akan menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19," ujar JK.

Untuk mendapatkan vaksin Covid-19, masyarakat diminta melakukan registrasi ke laman pedulilindungi.id untuk mendapatkan tiket vaksin. Selanjutnya, tiket vaksin tersebut harus disertakan pada saat masyarakat mendaftar untuk disuntik vaksin Covid-19.