Merdeka.com - Pengamat Hukum International Hikmahanto Juwana mengatakan, kondisi di Papua sekarang berbeda dengan Papua di tahun 60-an. Menurut dia, sekarang Indonesia termasuk Papua, perlu media dan jurnalis asing yang kredibel sehingga kalau terjadi sesuatu pemerintah mudah melakukan komunikasi.

"Perlu media dan jurnalis asing yang terdaftar yang kredibel. Sehingga kalau terjadi apa-apa kita mudah berkomunikasi dengan media tersebut," kata Hikmahanto saat diskusi di Wisma Nusantara, Auditorium Adhiyana, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Hikmahanto mengatakan, pemerintah dulu menutup ruang untuk jurnalis asing meliput di Papua. Namun, sekarang berubah dan sudah terbuka dari keamanan menuju pembangunan.

Kendati sekarang jurnalis asing diberi kebebasan meliput di Papua, namun para pewarta tersebut harus mengikuti kode etik di Indonesia. Menurut Hikmahanto, jika mereka tidak mengikuti aturan, akan dikenakan sangsi oleh dewan pers.

"Jika yang lokal bisa mengikuti kode etik kenapa yang asing tidak bisa," tambahnya.

Sejalan dengan pernyataan Hikmahanto, mantan anggota DPR RI asal Papua, Paskalis Kassay mengapresiasi penuh terhadap keberanian presiden yang ingin membangun Papua. Dia berharap ada mekanisme di lapangan yang berjalan dengan bagus dalam mempraktikan keinginan Presiden Jokowi tersebut.

"Jauh-jauh sebelumnya tidak terbayangkan. Ini pantas sekali kami ucapkan terimakasih kepada Jokowi. Semoga ada mekanisme dilapangan yang berjalan dengan bagus. Barangkali ditata sedemikian rupa dalam menjalankan tugas jurnalis bukan semata mencari kelemahan di Papua," ungkapnya.