Merdeka.com - Kerugian materi akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Jawa Tengah mencapai Rp 2 triliun lebih. Jumlah tersebut diketahui setelah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jateng menghitung ulang dan ditambah dengan laporan pemerintah kabupaten/kota.

Kerugian terbesar ada di sektor ekonomi yakni Rp 872,76 miliar. Kemudian menyusul di subsektor pertanian sebesar Rp 769,52 miliar akibat banyaknya lahan yang terendam banjir lalu mengalami puso.

Di sektor infrastruktur sebesar Rp 690 miliar. Yakni di subsektor jalan dan jembatan sebesar Rp 576,4 miliar.

Banjir di 12 kabupaten kota selama Desember 2013 hingga Januari 2014 juga membuat sektor perumahan merugi sekitar Rp 424,8 miliar, sektor sosial Rp 19,4 miliar, dan sarana prasarana pemerintah Rp 3,3 miliar.

"Hasil penghitungan akan menjadi dasar permintaan bantuan kepada pemerintah pusat," tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jateng Jl Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat(14/2).

Secara bertahap, Pemprov mengajukan bantuan dari APBN 2014 sebesar Rp 77,97 miliar. Di APBN Perubahan 2014 sebesar Rp 400,35 miliar, dan APBN 2015 sebesar Rp 2,7 triliun.

"Ini kerugian terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Akan kami sampaikan ke presiden hasil penghitungan ini agar segera mendapat perhatian," ungkapnya.

Selain pusat, dana penanganan pascabencana juga diambil dari APBD Jateng 2014 sebesar Rp 91 miliar, APBD Jateng Perubahan 2014 dan APBD Jateng 2015 sebesar Rp 239,59 miliar.

"Tak ketinggalan APBD 35 kabupaten pun diminta menyumbang Rp 1,2 miliar untuk APBD 2014 serta Rp 72,5 miliar pada APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015. Total rencana pendanaan mencapai lebih dari Rp 3,58 triliun," jelasnya.

Ganjar memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak. Dinas Bina Marga provinsi dan 9 balai pelaksana teknis telah diinstruksikan untuk segera bekerja menambal jalan dan memperbaiki jembatan yang rusak .

"Saya bilang tidak mau jalan berlubang, penambalan harus dilaksanakan setiap hari," katanya.

Mengantisipasi terjadinya upaya penyelewengan, Ganjar meminta masyarakat ikut memonitor. "Jika menemukan penyimpangan proyek, masyarakat bisa melapor langsung pada Ganjar. Silakan laporan langsung ke saya lewat telepon, sms, twitter, dan email," ucapnya.

Kepala Bappeda Jateng Heru Setiadhie mengatakan, nominal rencana pendanaan lebih banyak karena pihaknya tidak ingin sekadar memulihkan bangunan atau lahan rusak.

"Namun juga sekaligus melakukan pembenahan untuk mencegah bencana yang sama terulang tahun depan. Kami anggarkan juga untuk Waduk Logung, pembenahan di Kali Juwana, revitalisasi air bersih dan sanitasi, juga ada beberapa jalan yang tidak sekadar diperbiki tapi juga ditingkatkan," tukasnya.