Julian: Dipo yang berinisiatif laporkan kementerian ke KPK

Merdeka.com - Keputusan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk melaporkan dugaan korupsi di tiga kementerian ke KPK merupakan inisiatif sendiri. Langkah itu dilakukan tanpa mendapatkan perintah atau himbauan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, laporan itu dilakukan hanya untuk meneruskan laporan dari beberapa PNS yang menduga ada kongkalikong di lembaganya.

"Kan (laporan) itu bukan dari Seskab, Seskab hanya meneruskan laporan dari kementerian-kementerian terkait. Bahwa Seskab melaporkan ada indikasi kementerian tertentu, ya. Tapi bahwa kemudian itu dilanjutkan ke KPK, saya kira itu karena memang inisiatif pak Dipo Alam yang menganggap bahwa ini kewenangan KPK yang bisa menindaklanjuti atau proses laporan," ujar Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (23/11).

Julian membantah, pernyataan Dipo mengenai adanya kongkalikong antara kementerian dan DPR maupun antar kementerian sendiri karena ada masalah antara anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Hubungan para pembantu presiden masih berjalan dengan baik dan masih saling berkomunikasi satu sama lainnya.

"Seperti yang tadi anda liat sendiri, Mentan hadir hubungan sangat baik dengan Seskab, tidak ada personal. Jadi, apa yang dilaporkan itu melanjutkan apa yang memang menjadi suatu laporan di kementerian-kementerian tertentu. Seskab karena tidak memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti karena ini ranah hukum maka melanjutkan ke sana," tegasnya.

Sebelumnya Dipo Alam melaporkan tiga kementerian yang disebut ada 'main mata' dengan DPR. Salah satu kementerian yang dilaporkan itu adalah Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian Suswono sendiri menyayangkan sikap Seskap Dipo Alam yang menyebut ada kongkalikong ke Kementeriannya. Terlebih tudingan tersebut bersumber dari surat kaleng yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.

"Pak Dipo seharusnya klarifikasi dulu ke pejabat di Kementerian. Sangat gegabah diungkap ke publik sebelum klarifikasi," ujar Suswono kepada wartawan di Nusa Dua Bali, Jumat (16/11).

Suswono menyebut bahwa laporan Dipo Alam ke KPK bahwa ada kongkalikong ke Kementerian Pertanian bersumber dari surat kaleng.

"Ada surat kaleng, karena tidak ada identitasnya, yang disampaikan ke pak Dipo oleh salah satu staf dari 23 ribu PNS di Kementerian Pertanian. Saya sudah baca surat itu, bahwa surat tersebut banyak yang mengandung fitnah dan ketidakbenaran," terangnya.

"Tidak etis, sesuatu surat kaleng dipublikasikan karena nilai-nilai kebenarannya tidak valid," tambahnya.