Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait hak angket menegaskan bahwa KPK masuk dalam ranah eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket DPR. Dalam putusan itu terdapat perbedaan pendapat dari para hakim atau dissenting opinion dengan komposisi lima banding empat.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, meski empat hakim berpendapat berbeda dengan putusan, satu orang hakim di antaranya berargumen bahwa KPK tetap masuk ranah eksekutif. Hakim itu adalah Maria Farida Indrati.

"Pendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara di ranah eksekutif bukan hanya disampaikan oleh lima orang Hakim Konstitusi, melainkan enam orang Hakim Konstitusi. Dalam dissenting opinion empat hakim konstitusi, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda dengan tiga Hakim Konstitusi lainnya, yakni perihal posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," jelas Fajar dalam konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/2).

Hakim Maria berpendapat bahwa KPK masih masuk dalam ranah eksekutif. Meski secara kelembagaan dan kewenangan berfungsi secara independen.

"Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan-bestuurorgaan) walaupun memiliki ciri independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," jelas Fajar.

Dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, memperbarui legal policy yang lama dengan yang baru. Putusan ini menegaskan KPK dalam ranah eksekutif yang pada sebelumnya, Mahkamah Konstitusi belum menegaskan hal tersebut.

Maka permohonan pemohon tidak dikabulkan lantaran dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terkait hak angket tidak ada persoalan konstitusi. Sehingga, makin menegaskan bawah undang-undang tersebut menjadi landasan hukum kuat untuk dijalankan oleh DPR.

"Oleh sebab itu, sama sekali tidak relevan memperdebatkan soal keberlakuan putusan," tutup Fajar.