JPPR temukan puluhan TPS bermasalah saat pilpres
Merdeka.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pemantauan intensif proses pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014. Proses pemantauan dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pencoblosan pada 9 Juli lalu.
Ketua JPPR Mohammad Afifuddin mengatakan, pemantauan dilakukan di 10 provinsi di Indonesia yakni Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara TImur. Pemantauan menjangkau kecamatan-kecamatan di 2 Kabupaten/Kota pada setiap provinsi yang dipilih dengan total 303 Kecamatan di 25 Kabupaten/Kota.
"JPPR melakukan pemantauan 3 tahapan dalam pemungutan suara, yaitu pembukaan, proses pencoblosan, dan penghitungan," kata Afifuddin, Sabtu (12/7).
Untuk proses pembukaan, hasil pemantauan JPPR di 415 TPS menunjukkan bahwa di sebanyak 348 TPS atau 84 persen proses pembukaan TPS berjalan dengan baik. Sementara sebanyak 67 TPS atau 16 persen terjadi permasalahan.
Afifuddin memaparkan beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pembukaan TPS yakni lokasi TPS yang tidak netral, petugas TPS tidak mengucap sumpah/janji, surat suara tidak diperiksa sebelum pemungutan, dan kotak suara tidak diperlihatkan dalam keadaan kosong.
Pada saat proses pemungutan suara, JPPR mendapati berbagai permasalahan di lapangan yakni intimidasi terhadap pemilih yang dilakukan melalui ucapan/tindakan oleh petugas TPS maupun seseorang yang berada di TPS. Sebanyak 41 TPS atau 10 persen dari 415 TPS yang dipantau JPPR terdapat intimidasi. Permasalahan lain dalam proses pemungutan suara yang di temukan JPPR adalah seputar informasi bagi pemilih. Sebanyak 57 TPS atau 14 persen dari 415 TPS yang dipantau JPPR tidak memasang DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan poster visi, misi dan program pasangan calon di papan pengumuman.
Sedangkan pada saat penghitungan suara, JPPR memantau dua hal yakni keterbukaan penghitung suara dan jaminan hasil pemungutan suara. Untuk keterbukaan penghitungan suara, sebanyak 45 TPS atau 15 persen dari 415 TPS yang dipantau JPPR tidak memenuhi persyaratan yakni dilakukan di tempat terbuka dan proses penghitungan oleh KPPS dapat disaksikan oleh saksi, pemantau, dan masyarakat umum.
Sementara itu untuk jaminan hasil pemungutan suara, sebanyak 20 TPS atau 5 persen surat suara berpotensi tidak aman ditandai dengan tidak terpenuhinya syarat memisahkan surat suara yang sah, tidak sah dan surat suara sisa secara baik serta memasukkannya ke dalam kotak suara.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPenampakan TPS 10 Tempat Presiden Jokowi Nyoblos, Sudah Dijaga Ketat Paspampres
Sudah ada pengamanan dari Paspampres dan tenda telah didirikan
Baca SelengkapnyaPSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi
Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Koreksi Hasil Sirekap, Temukan Data Anomali Pilpres di 154.541 TPS
KPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaHasil Pilpres Jabar: Prabowo Unggul Nyaris 6 Juta Suara dari Anies, Ganjar Jauh di Bawah
Pada agenda kali ini, KPU akan membacakan hasil rekapitulasi suara di empat provinsi yang tersisa.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaHasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca Selengkapnya