Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, potensi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme ke depan akan semakin meningkat. Dia meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tidak cepat berpuas diri dalam capaiannya mencegah kejahatan tersebut.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di hari Peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/4).

"Apa yang telah dicapai dalam dua dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin berat dan potensi kejahatan siber akan semakin meningkat," kata Jokowi.

Jokowi Ungkap Modus Baru TPPU dan Pendanaan Teroris

Jokowi mengatakan, ke depan akan muncul pelbagai modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semua pihak harus bekerja sama mencegah hal ini.

"Saya memahami pencegahan dam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri. Kita perlu bekerja keras bersama-sama," tutur Jokowi.

Kepala negara mengapresiasi PPATK selama dua dekade bekerja keras untuk mencegah kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada PPATK bersama para pemangku kepentingan yang selama 2 dekade telah bekerja keras melakukan usaha ikhtiar dan upaya-upaya untuk mengefektifkan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," tandasnya.

Arahan Jokowi Soal Pencegahan TPPU dan Pendanaan Teroris

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi memberi empat arahan agar terhadap tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, rumit dan kompleks, bisa semakin teratasi. Berikut empat arahan Jokowi terkait pencegahan pendanaan terorisme yang semakin masif di era kejahatan digital:

1. Kita perlu terus melakukan terobosan, transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology. Menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental.

2. PPATK perlu terus meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform-platform pelayanan baru, menyempurnakan layanan digital yang sudah dimiliki. Mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi dan real time dan mampu melayani pemangku kepentingan yang cepat, mudah, tepat dan akurat.

3. Seluruh kementerian dan lembaga termasuk PPATK sebagai vocal point dan financial inteligent unit, harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus baru pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional.

4. Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita dan mengantisipasi kejahatan ekonomi seperti cyber crime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com