Jokowi 'Ultimatum' Kepala Daerah: Stunting Harus Turun Jadi 14% pada 2024
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan upaya dalam penurunan stunting. Hal itu kata Jokowi agar tercapai target pada 2024 angkanya mencapai 14 persen.
"Saya minta seluruh gubernur, bupati dan walikota di seluruh tanah air juga akan saya sampaikan hal yang sama, jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai," kata Jokowi saat meninjau program percepatan penurunan kekerdilan atau stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, Kamis (24/3).
Jokowi menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Sebab itu, seluruh kepala daerah harus fokus dalam program kali ini. Mulai dari pemberian gizi, hingga memberikan edukasi kepada para calon pengantin, sehingga mereka bisa tahu apa yang dilakukan sebelum menikah.
"Termasuk juga pengukuran, penimbangan untuk bayi-bayi yang baru lahir, pemberian makanan tambahan dan makanan gizi dan target kita di 2024 harus sudah di bawah 14 persen," bebernya.
Lebih lanjut, Jokowi juga mendorong agar kegiatan program percepatan penurunan stunting kali ini harus terus dilakukan. Sehingga mempercepat target yang diinginkan.
Untuk diketahui sebelumnya, Jokowi menargetkan penurunan stunting mencapai 14 persen pada 2024. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas terkait strategi percepatan penurunan stunting dalam siaran teleconference, Selasa (11/1).
"Jadi memang bapak Presiden memberikan target yang jelas, beliau kalau kasih tugas ngasih target yang jelas yaitu menurunkan stuntingnya kita pertahun 2021 ada di angka 24,4 persen itu diharapkan bisa mencapai 14 persen di 2024," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi usai rapat bersama Jokowi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaTerkait pemindahan ASN ke IKN, Jokowi mengatakan hal tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaJokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, menggeliatnya pembangunan sejumlah proyek di IKN menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana.
Baca Selengkapnya