Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018. PP itu mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 13 ayat 1 PP No 43 Tahun 2018 disebutkan, masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan premi.

Khusus besaran premi yang diberikan yakni dua permil dari jumlah kerugian keuangan yang dapat dikembalikan kepada negara.

"Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)," seperti yang tertulis pada Pasal 17 ayat 2 PP tersebut seperti dikutip merdeka.com dari Setneg.go.id, Selasa (9/10) malam.

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan dua permil dari nilai uang suap atau uang dari hasil lelang barang rampasan.

"Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)," demikian isi Pasal 17 ayat 4.

PP No 43 Tahun 2018 diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018 dan langsung diundangkan oleh Kemenkum HAM.