Jokowi: Semua Kebijakan Terkait Corona Harus Dibahas dengan Pemerintah Pusat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan semua kebijakan besar terkait penanganan Virus Corona (Covid-19) harus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian dan Gugus Tugas Covid-19.
"Semua kebijakan besar (terkait Covid-19) di tingkat daerah harus dibahas (dengan) pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi saya minta pemda komunikasi dengan kementerian dan satgas Covid-19," katanya di Istana Bogor Jawa Barat, Senin (16/3).
Adapun Ketua Gugus Tugas COVID-19 adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo. Menurut Jokowi, Gugus Tugas bisa menjadi informasi rujukan bagi masyarakat terkait virus corona.
"Satgas Covid-19 sebagai satu-satunya yang memberikan informasi soal COVID-19," tegasnya.
Bukan hanya itu, Jokowi juga mengatakan, ke depannya kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Virus Corona akan ditelaah lebih mendalam sebelum diumumkan ke masyarakat. Dia tak mau keputusan yang diambil justru memperburuk keadaan.
"Semua kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam," jelasnya.
"Agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," imbuh Jokowi.
Sementara itu, Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto menyebut jumlah jumlah orang dengan positif Corona di Indonesia bertambah menjadi 117 orang dari hari sebelumnya 96 orang.
"21 kasus baru. 117 kasus positif yang dilaporkan siang ini (di) Jakarta dan Banten," ucap Achmad Yurianto, Minggu (15/3).
Salah satu pasien yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang teregister sebagai pasien kasus ke-76. Saat ini, Budi diisolasi di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya