Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemberian grasi terhadap lima tahanan politik yang terlibat dalam pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu bertujuan untuk menghentikan stigma konflik yang terjadi di Papua.

"Ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai negeri yang damai," ujar Presiden Jokowi, saat konferensi pers di Apas Abepura, Jayapura, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/5).

Lima tahanan politik yang diberi grasi oleh Jokowi yakni; Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup).

Sebelumnya mereka ditahan di Lapas Makassar dan kemudian dikembalikan ke Papua, dengan dua orang di Lapas Nabire dan tiga orang di Lapas Biak. Jokowi menegaskan pemberian grasi tersebut harus dilihat dalam rangka bingkai reskonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai.

"Ini adalah awal, nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti pemberian grasi atau amnesti untuk wilayah yang lain karena ada kurang lebih 90 orang yang masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya pembebasan," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengajak kelima tahanan yang mendapat grasi ini dan para tahanan tapol yang masih di dalam tahanan dan juga masih berada di gunung untuk membangun Papua. Dirinya pun berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kodam sampai ke bawah untuk melakukan pendekatannya dengan cara membangun dan kesejahteraan Papua.

"Kita ke depan ingin mengajak bersama-sama untuk membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan pembangunan. Ini ke depan yang ingin kita kerjakan, jadi jangan ada yang manas-manasin lagi. Seperti TNI ikut bangun infrastruktur, mengajar di sekolah, karena di gunung hal-hal seperti itu yang diperlukan. Bantu puskesmas," tegas Presiden.

Jokowi berharap dengan bebasnya kelima tahanan politik tersebut nantinya dapat bersama-sama pemerintah membangun Papua bersama-sama dengan cara yang berbeda-beda.

"Mungkin bisa berkebun atau honorer," tutupnya.